PEKANBARU (CAKAPLAH) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2021 masih tergolong rendah. Dimana untuk realisasi keuangan baru 60,60 persen dan fisik 67,70 persen.

"Hari ini kami rapat evaluasi realisasi APBD Riau 2021. Ini rapat persiapan sebelum kami rapat dengan pak Gubernur dan Wakil gubernur pada minggu pertama November mendatang," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto usai pimpin rapat evaluasi APBD Riau, di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Jumat (29/10/2021).

SF Hariyanto menjelaskan, hingga akhir Oktober realisasi APBD Riau untuk keuangan tercatat 60,60 persen dan fisik 67,70 persen.

SF Hariyanto mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya hanya mengumpulkan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi kegiatannya masih rendah.

"Kami mengundang OPD-OPD yang kami kategorikan rendah. Kami kumpulkan dan kami pertanyakan apa kendalanya," terangnya.

Ditanya realisasi APBD Riau tahun 2021 berapa dan OPD mana yang rendah, SF Hariyanto menyatakan, untuk keuangan 60,60 persen dan fisik 67,70 persen.

"Tadi OPD yang kita undang itu masih semua rendah realisasinya. Itu ada dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa," cakapnya.

Untuk diketahui, realisasi keuangan di Dinas PUPR baru 36,57 persen dan fisik 47,18 persen, Disbun keuangan 50,08 persen dan fisik 58,14 persen, Disdik keuangan 65,62 persen dan fisik 75,43 persen, Diskes keuangan 56,61 persen dan fisik 71,71 persen.

Lalu, PMD keuangan 59,37 persen dan fisik 47,75 persen, Dinas ESDM keuangan 38,64 persen dan fisik 49,98 persen, Dinas Pertenakan keuangan 35,58 persen dan fisik 41,72 persen.

Kemudian, Dinas Pariwisata keuangan 53,93 persen dan fisik 68,83 persen, Dishub keuangan 55,73 persen dan fisik 69,34 persen, BPSDM keuangan 56,71 persen dan 58,42 persen.

Lalu, Dinas Perikanan dan Kelautan keuangan 59,20 persen dan fisik 65,60 persen, Dinas Tanaman Pangan keuangan 59,83 persen dan fisik 65,99 persen, Balitbang keuangan 62,08 persen dan 63,33 persen.

Selanjutnya, BKD keuangan 63,49 persen dan fisik 81,70 persen, Badan Penghubung keuangan 65,62 persen dan fisik 46,20 persen, Diskominfotik keuangan 66,04 persen dan fisik 74,96 persen, Dinas Penanaman Modal keuangan 66,35 persen dan 70,07 persen, DLHK keuangan 68,01 persen dan fisik 71,37 persen.

Lalu, Setwan keuangan 68,35 persen dan fisik 72,49 persen, Satpol PP keuangan 69,91 persen dan fisik 81,13 persen, Disbud keuangan 71,43 persen dan fisik 74,94 persen, Kesbangpol keuangan 75,42 persen dan fisik 77,44 persen.

Selanjutnya, Dispora keuangan 73,42 persen dan fisik 76,56 persen, Dissos keuangan 73,89 persen dan 75,96 persen, Inspektorat keuangan 74,38 persen dan fisik 83,08 persen.

Lalu, Dinas Perpustakaan keuangan 76,14 persen dan fisik 76,27 persen, Dinas Perdagangan keuangan 77,97 persen dan 73,86 persen, Setda keuangan 84,70 persen dan 90,98 persen.