Gubernur Riau bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Suahasil Nazara.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setelah menyurati Komisi XI DPR RI, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar kembali memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit, yang saat ini masih terus diperjuangkan daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Provinsi Riau.
Perjuangan DBH kelapa sawit itu disampaikan Gubri saat melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Suahasil Nazara ke Provinsi Riau, Senin (1/11/2021) malam di kediaman Gubri Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Gubri mengatakan, upaya yang sudah pihaknya lakukan untuk memperjuangkan DBH sawit yakni menyurati Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Hal karena saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"RUU tersebut pengganti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," katanya.
Terkait hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan agar nantinya pembagian DBH sawit tersebut benar-benar merata. Jika nantinya sudah mendapat DBH tersebut, beberapa program yang akan dijalankan juga sudah disusun.
"Seperti perbaikan infrastruktur jalan yang banyak dilintasi truk bermuatan sawit, termasuk juga pemulihan ekonomi," terangnya.
Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengatakan, DBH sawit merupakan salah satu topik yang saat ini sedang dibicarakan secara nasional. Termasuk dalam beberapa kesempatan pembahasan RUU HKPD yang saat ini masih dilakukan pembahasan dengan DPR RI.
"Mudah-mudahan bisa segera ditetapkan, dan kami juga sedang mencari beberapa literasi, perhitungan dan juga aspirasi dari daerah akan selalu kami dengarkan aspirasi daerah," katanya.
Untuk diketahui, Riau merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2017-2021, total luas perkebunan sawit di Riau mencapai 2,89 juta hektare. Tak hanya perusahaan, masyarakat tempatan di Riau sebagian besarnya juga menggantungkan hidupnya dari hasil kebun sawit.
Namun selama ini pemerintah daerah tidak pernah mendapat dana bagi hasil dari hasil jutaan hektare sawit itu. Sementara infrastruktur jalan di Riau banyak rusak disebabkan kendaraan pengangkut kelapa sawit. (ADV)
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |