PELALAWAN (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui dukungan dari Kemitraan menjalankan Program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) sebagai bagian dari upaya penanggulangan kebakaran hutan dengan menitikberatkan pada pola pencegahan secara kolaboratif (kluster).

Program yang turut didukung oleh United Nations of Environment Programme (UNEP) serta kerjasama dengan lembaga Kishugu ini mulai berjalan tahun 2021.

Program ini diharapkan dapat mengubah paradigma dari penanggulangan ke kegiatan pencegahan yang bersifat kolaboratif dan melibatkan semua pihak, seperti pemerintah daerah, Manggala Agni, TNI, Kepolisian, swasta dan kecamatan serta desa.

"Pelalawan adalah wilayah gambut yang sangat rentan terbakar dan jika terbakar sangat sulit untuk dipadamkan. Sehingga dalam penanggulangan penanganan karhutla, kami selalu memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan lebih dahulu," ujar
Asisten I Setdakab Pelalawan Zulhelmi saat membuka acara Konsultasi Multipihak terkait kebijakan dan kelembagaan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan serta uji publik rancangan Peraturan Bupati tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu berbasis klaster yang digelar di Pelalawan, Rabu (10/11/2021).

Ia mengatakan Kabupaten Pelalawan sangat serius dalam memperbaiki lingkungan hidup di wilayah setempat.

"Keseriusan kita salah satunya ditunjukkan dengan melakukan kerjasama dengan pihak kemitraan dan partnership dalam rangka dukungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan program pengelolaan lahan gambut berkelanjutan," ungkapnya.

Pemerintah kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai inovasi dalam rangka pencegahan karhutla.

"Yang pertama adalah penyusunan rancangan peraturan Bupati pelalawan tentang pencegahan karhutla terpadu berbasis klaster. Hal ini dilakukan agar adanya pedoman bagi para pihak yang ada di wilayah kabupaten Pelalawan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan karhutla," sebutnya.

"Rancangan Perbup ini nanti sama-sama kita uji dan kita analisa dan berikan masukan agar apa yang kita susun sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada," imbuhnya.

Selanjutnya Inovasi yang kedua adalah Pemkab Pelalawan mengembangkan pembuatan sumur antisipasi pembakaran hutan dan lahan gambut atau yang biasa disebut dengan akhlaq.

Sumur ini merupakan sumur resapan sederhana yang ramah lingkungan dan dapat dikerjakan oleh masyarakat di desa serta dengan biaya yang murah serta sangat cepat dalam proses pembuatannya.

Sumur ini diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mendapatkan sumber air untuk pembahasan maupun pada saat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

"Karena seperti yang kita ketahui pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan salah satu kendala dalam proses pemadaman adalah jauhnya lokasi bencana dari sumber air untuk itu harapannya dengan adanya sumur ini bisa menjadi salah satu solusi terkait mengatasi hal tersebut," ungkapnya.

Untuk proses inovasi yang telah dikerjakan terutama terkait pola pencegahan yang kolaboratif ini, pihaknya berharap ini dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain.

"Sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia bebas asap dampak bencana asap sangat merugikan bagi kehidupan sosial kesehatan ekonomi masyarakat kita," sebutnya.

"Kami mewakili Pemkab sangat mengapresiasi dukungan kemitraan untuk setiap proses inovasi yang kami kerjakan terutama penanggulangan kolaboratif ini," imbuhnya.

Hasbi Berliani selaku Program Director for Sustainable Governance Community Kemitraan mengatakan program ini sudah dimulai sejak tahun 2017 bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang kemudian terhenti di tahun 2019 akibat bencana Covid-19.

Dan sekarang dilanjutkan kembali bersama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Ada 3 Wilayah yang menjadi pilot projek dan salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan, dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan pola kluster.

"Program ini menginisiasi pembahasan tentang bagaimana mengembangkan kebijakan kelembagaan melakukan pencegahan karhutla secara struktural dan berkelanjutan," terangnya.

Dikatakan Hasbi, kemitraan dan bupati Pelalawan pada akhir 2020 telah melakukan MoU dan kegiatan hari ini merupakan upaya menjalankan kesepakatan tersebut yakni dalam rangka membahas aspek kelembagaan dan kebijakan penanggulangan karhutla serta membahasa rancangan Perbup.

"Inisiatif penyusunan rancangan peraturan Bupati Pelalawan mengenai pencegahan karhutla terpadu berbasis kluster merupakan langkah penting bagi Pelalawan. Ini merupakan hasil yang telah dinantikan dari proses penyatuan berbagai persepsi para pihak sejak April 2021. Kemitraan akan terus mendukung Pemkab Pelalawan merumuskan strategi sekaligus implementasi program pencegahan karhutla terpadu berbasis kluster," terangnya.

Johan Kieft selaku perwakilan UNEP di Indonesia menyampaikan bahwa UNEP sangat senang dapat men-support Pemerintah Indonesia melalui dukungan Kemitraan dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID untuk menerapkan pendekatan klaster yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dalam usaha pencegahan karhutla.

"Harapannya tentu apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana dan Pelalawan bisa terbebas dari Karhutla," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Forkopimda Kabupaten Pelalawan dan juga perwakilan dari Perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Salah satunya adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang memiliki program desa bebas api dan telah sukses menurunkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan.