Jumat, 03 Desember 2021

Breaking News

  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen
Yamaha 1-3 Desember 2021

Terkait Kisruh Kopsa-M, PTPN V: Berhenti Umbar Fitnah
Kamis, 11 November 2021 15:02 WIB
Terkait Kisruh Kopsa-M, PTPN V: Berhenti Umbar Fitnah
PTPN V dengan Kopsa M adalah bapak angkat sekaligus avalis dengan pola kemitraan kebun KKPA.

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengacara PT Perkebunan Nusantara V, DR Sadino meminta Ketua Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M) versi kepengurusan lama, Anthony Hamzah beserta seluruh afiliasinya, termasuk Ade Armando melalui narasi di kanal youtube-nya agar berhenti mengumbar fitnah terhadap perusahaan perkebunan milik negara yang beroperasi di Provinsi Riau tersebut.

Termasuk soal tudingan bahwa PTPN V menjual 400 Ha kebun masyarakat dan membebankan biaya pembangunannya kepada masyarakat tanpa meminta klarifikasi kebenarannya.

"Saya meminta saudara Anthony Hamzah berhenti mengumbar fitnah yang tidak sesuai dengan data dan fakta hukum yang benar. Sudah berulang kali saya tegaskan, tidak ada lahan petani atau masyarakat yang dimanipulasi atau diserobot, apalagi sampai PTPN V menjual kebun milik masyarakat, tidak benar sama sekali," tegas DR Sadino dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Kamis (11/11/2021).

Pakar hukum tersebut menjelaskan bahwa isu menyesatkan yang dihembuskan Anthony dengan seolah-olah berlagak menjadi korban tersebut, sangat mudah untuk dibuktikan ketidakbenaran hukumnya.

“Informasi dan opini yang dibentuk Anthoni menyesatkan. Antara PTPN V dengan Kopsa M adalah bapak angkat sekaligus avalis dengan pola kemitraan kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer untuk Anggota) nya. Tidak ada satu jengkal pun tanah Kopsa-M yang dikuasai apalagi dimiliki oleh PTPN V, seluruh kebun masyarakat yang telah dibangun Perusahaan sejak 2001 lalu, dikuasai oleh Kopsa-M sendiri,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Sadino menjawab berbagai tudingan yang acap kali dilayangkan Anthony, penasehat hukum, dan afiliasinya melalui media massa. Mulai dari tuduhan PTPN V membangun kebun seluas 2.050 Ha, namun yang diserahkan hanya 1.650 Ha. Kemudian, tuduhan perusahaan melakukan kriminalisasi, hingga persoalan gaji pekerja Kopsa-M yang tidak terbayarkan karena PTPN V tidak mencairkan pembayaran penjualan tandan buah segar (TBS) dari areal Kopsa-M.

“Sekali lagi semua itu fitnah. Saya akan ungkap faktanya satu persatu. Fakta yang lengkap didasarkan pada dokumen dan telah terbukti di Pengadilan dalam bentuk Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana saudara Anthony menggugat ke PTPN V," tegasnya.

Sadino menceritakan bahwa Kebun Kopsa-M dibangun oleh PTPN V karena menjalankan program kemitraan perkebunan oleh pemerintah dan juga karena ada permintaan masyarakat Desa Pangkalan Baru, Kabupaten Kampar pada tahun 2001 silam.

“Sebagaimana pola KKPA, tanahnya dari masyarakat dan atas usulan dari masyarakat. Awalnya, luasan lahan yang disebutkan masyarakat untuk dibangun perkebunan mencapai 4.000 Ha. Dengan rencana peruntukan awal yang dijanjikan masyarakat rinciannya Kebun Kopsa-M 2.000 Ha, kebun inti 500 Ha, kebun sosial masyarakat Desa Pangkalan Baru 500 Ha, dan kebun sosial 1.000 Ha,” urai Sadino.

Namun setelah diukur, kenyataannya areal yang direncanakan itu tidak cukup. Sehingga dari tiga tahap pembangunan, yang terbangun adalah seluas 1.650 Ha kebun untuk Kopsa-M sendiri dengan jumlah anggota 825 petani yang diikat dengan tiga perjanjian. Berita acara penyerahan lahan juga berupa 1.650 Ha tanpa ada kebun inti yang terbangun.

“PTPN V tidak dapat kebun inti sama sekali seperti yang direncanakan di awal. Ada surat ninik namak (tetua adat) yang menyatakan areal tidak tersedia untuk kebun inti sehingga batal dibangun. Dengan ini klaim bahwa PTPN V membangun KKPA seluas 2.050 Ha tidak berdasar mengingat semua dokumen baik sertifikat yang dijaminkan ke perbankan, akta kredit, surat ninik mamak, berita acara pembangunan kebun semuanya konsisten menyebutkan 1.650 Ha untuk 825 Kepala Keluarga, bukan 2.050 Ha,” terang Sadino.

Ia menyampaikan fakta ini telah disampaikan di hadapan meja hijau. Sebab, pada tahun 2019 lalu, Kopsa-M versi Anthoni Hamzah telah menggugat PTPN V di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Bank Mandiri menjadi sebagai turut tergugat.

Salah satu tuntutannya kala itu, meminta pengadilan menyatakan PTPN V telah gagal membangun kebun seluas 1.650 Ha serta wanprestasi terhadap isi perjanjian sehingga meminta pemutihan hutang. Saat ini putusan telah inkrah dengan tuntutan Kopsa-M seluruhnya dinyatakan niet ontvankelijke verklaard/NO atau gugatan tidak dapat diterima.

“Dengan telah inkrahnya putusan, jelas mematahkan tudingan menyesatkan yang menyebutkan PTPN V membangun 2.050 Ha kemudian merampas tanah rakyat seluas 400 Ha dan menjualnya. Toh sejak awal yang dibangun PTPN V hanya 1.650 Ha dan yang mereka tuntut di Pengadilan juga segitu. Kok malah buat opini di media nuduh macam-macam,” sesalnya.

Sadino menekankan hubungan PTPN V dengan Kopsa-M murni perdata dimana perusahaan dan Kopsa-M punya hak kewajibannya masing-masing. PTPN V berkewajiban membangun kebun dan menerima hasil kebunnya. Sementara Kopsa-M berkewajiban menjual TBS ke PTPN V dan harus membayar serta mencicil hutang mereka di bank dan dana talangan yang telah dibayarkan oleh PTPN selaku avalis.

“Sebagai avalis, Perusahaan bahkan menalangi saat mereka tidak membayar cicilan. Dan ini yang terjadi. Terus banyak tudingan dari Anthony dan afiliasinya yang menuduh PTPN V korupsi,” tambahnya.

Sadino menunjukkan bahwa telah ada hasil penyelidikan Kejaksaan Tinggi Riau yang menyatakan tidak menemukan kerugian negara seperti yang dilaporkan.

Kejati Riau bahkan menyebutkan justru PTPN V yang dirugikan karena harus menanggung kredit Kopsa-M yang terus bertambah karena Kopsa-M versi Anthony Hamzah wan prestasi dalam membayar cicilan hutang. Dengan penghasilan lebih dari Rp2 miliar perbulan, Kopsa-M berkewajiban membayar cicilan hutang ke Bank sebesar 30 persen dari pendapatan mereka.

“Tapi yang dibayar cuma Rp5 juta sampai dengan Rp25 juta. Sisanya PTPN V setiap bulan menalangi dengan cara 'didebet' langsung oleh Bank Mandiri sebagai akibat menjadi avalis. Jadi yang wanprestasi dan melanggar hukum siapa yang dituduh siapa?” ujarnya.

PTPN V juga dituding mendzolimi petani dan pekerja Kopsa-M dengan tidak membayarkan gaji mereka atas penjualan TBS Kopsa-M ke PTPN V. Bahkan, dituding melakukan kriminalisasi terhadap supir dan kernet yang mengangkut dan menjual TBS produksi Kopsa-M kepada PKS di luar PTPN V.

“Yang nangkap supir dan kernet itu, anggota Kopsa-M sendiri kok! Bukan PTPN V. Ga percaya? cek aja ke Polisi,” ucap Sadino seraya menjelaskan bahwa sebagai KKPA Perusahaan, Kopsa-M berkewajiban menjual TBS-nya ke PTPN V.

Dengan penjualan tersebut, dananya akan masuk ke rekening bersama (escrow account) antara Kopsa-M dan PTPN V. Sehingga jika TBS tersebut dijual keluar PTPN V, bagi anggota Kopsa M, hal tersebut adalah penggelapan karena dapat dimanipulasi.

“Itu kenapa yang menangkap supir dan kernetnya itu serta pertama sekali melaporkannya ke polisi, adalah anggota Kopsa-M sendiri," ungkap Sadino.

Lebih jauh, PTPN V sebagai avalis akhirnya melaporkan hal tersebut merupakan penggelapan. Sadino kembali menekankan, sebagai avalis, maka sesuai dengan perjanjian antara pihak PTPN V dengan Kopsa-M, maka PTPN V memiliki kewajiban untuk membeli seluruh TBS Kopsa-M dan pihak Kopsa-M juga memiliki kewajiban menjual seluruh TBS produksi kebun KKPA mereka ke Perusahaan.

Dengan proses tersebut, maka akan timbul pendapatan atas hasil TBS yang dijual yang dapat digunakan untuk membayar cicilan dan membayarkan gaji pekerja serta sisa hasil usaha bagi para petani.

Namun, faktanya di lapangan didapati pihak Kepengurusan Antoni tidak menjual Buah ke PTPN V, melainkan ke PKS lain tanpa sepengetahuan dari para petani. Maka dana penjualan tidak akan masuk ke rekening bersama yang terbuka bagi petani. Ini juga akan mengakibatkan pendapatan Kopsa-M semakin kecil dan memperberat pengembalian cicilan dan menimbulkan kerugian secara nyata bagi PTPN V yang membayarkan/menalangi cicilan Kopsa-M ke Bank selaku avalis.

“Dan ketika suatu tindakan tidak dijalankan sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian antara PTPN V dengan Kopsa-M, maka secara hukum tentu kita harus menggunakan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kerugian. Kami juga melaporkan dan ini merupakan wujud tanggung jawab manajemen untuk menjaga aset yang menjadi tanggung jawabnya sebagai avalis,” beber Sadino.

Terkait persoalan gaji petani dan pekerja yang belum terbayarkan selama tiga bulan terakhir, Sadino menanggapi santai dengan menunjukkan bahwa pencairan rekening bersama membutuhkan spesimen tandatangan dari kedua belah pihak.

“Untuk bisa cair, butuh tandatangan Saudara Anthony. Tinggal dia sendiri yang diakui bank. Karena bendaharanya sudah mengundurkan diri. Selagi dia tidak tanda tangan bilyet checknya, maka dana tersebut tidak bisa dicairkan. Tapi beberapa waktu lalu Perusahaan sudah berinisiatif membantu pekerja dengan menalangi keterlambatan gaji mereka,” kata Sadino.

Ketika ditanyakan terkait status Anthony Hamzah sebagai tersangka, dan ini dituding menjadi bukti kriminalisasi, dengan kibasan tangannya Sadino berujar bahwa penetapan Anthony Hamzah sebagai tersangka adalah terkait tindakan pidana perusakan aset milik perkebunan swasta.

“Dia tersangka tidak ada hubungan sama sekali dengan PTPN V. Anthony Hamzah tersangka dalam kasus penyerangan dan perusakan aset perusahaan swasta. Silakan cek kemanapun. Dan PTPN V akan menggunakan koridor hukum sebagai wujud kepatuhan hukum dalam penegakan hukumnya sesuai amanah konstitusi. Mari kita ikuti proses hukum saja biar jangan terus mengumbar fitnah tanpa disertai data dan fakta hukum yang benar," tutupnya.

Penulis : Unik Susanti
Editor : Yusni
Kategori : Hukum, Riau, Kabupaten Kampar
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA
Minggu, 31 Oktober 2021
Komisi III Segera Bahas RUU Jabatan Hakim
Sabtu, 30 Oktober 2021
Rachmat Gobel Kritik APBN Dialokasikan untuk Proyek Kereta Cepat
Jumat, 29 Oktober 2021
BKSAP Tekankan Pentingnya Pendidikan Berkualitas Capai SDGs

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 02 November 2021
Gajah Seberat 2 Ton Ditemukan Mati di Bukit Apolo Pelalawan
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 03 Desember 2021
Polsek Kuala Kampar Gelar KRYD untuk Jaga Kamtibmas
Jumat, 03 Desember 2021
Kapolsek Kerumutan Pimpin Operasi Kamtibmas di Wilayah Hukumnya
Jumat, 03 Desember 2021
Dikunjungi Bupati dan Wabup, Puluhan Warga Korban Kebakaran Merasa Terharu
Jumat, 03 Desember 2021
Tak Kenal Lelah, Polsek Pangkalan Lesung Terus Lakukan Upaya Pencegahan Penularan Covid-19

Serantau lainnya ...
Selasa, 30 November 2021
Kisah Sukses Famys Hijab, Pelopor dan Produsen Gamis Malaysia Terbesar
Minggu, 28 November 2021
Kunjungi Butik Sakinah, Menteri Koperasi dan UKM Dorong Industri Fashion Angkat Kearifan Lokal
Senin, 22 November 2021
Dukung Pebalap di Mandalika World Superbike 2021, Komunitas Honda CBR Nobar hingga Meet & Greet
Minggu, 21 November 2021
Dihadiri Bupati dan Wabup Rohil, Forci Riau Pesisir Serahkan 100 Paket Sembako kepada Masyarakat

Gaya Hidup lainnya ...
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional

Advertorial lainnya ...
Senin, 29 November 2021
WHO Akui Belum Ada Bukti Varian Omicron Covid-19 Lebih Menular
Kamis, 21 Oktober 2021
Ubah Citra, Facebook akan Ganti Nama Perusahaan?
Senin, 04 Oktober 2021
Trump Minta Hakim Paksa Twitter Kembalikan Akunnya
Selasa, 07 September 2021
Apple Tunda Peluncuran Fitur Perlindungan Anak Gara-gara Ini...

Tekno dan Sains lainnya ...
Selasa, 30 November 2021
Wanita Malaysia Punya Golongan Darah Emas, Cuma 43 Orang di Bumi
Rabu, 27 Oktober 2021
Dikira Kena Covid-19, Gadis Ini Ternyata Sakit Parah Akibat Isap Vape
Sabtu, 23 Oktober 2021
Kisah Penyintas Covid-19, Berpikiran Positif dan Bermental Baja hingga Sembuh
Senin, 04 Oktober 2021
Gaya Hidup Tak Sehat Biang Banyak Anak Muda Derita Penyakit Jantung

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Senin, 29 November 2021
Kembangkan Potensi Daerah, UIR Teken Kerjasama dengan Pemkab Pelalawan
Sabtu, 27 November 2021
Mahasiswa Prodi Perminyakan UIR Raih Juara pada Northern Sumatera Forum SKK Migas
Kamis, 25 November 2021
Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab Ikuti Leadership Camp
Rabu, 24 November 2021
HKI STAIN Gelar Seminar Peran dan Tantangan Hukum Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...

Permata
Terpopuler
DPRD Riau 1 Panglima
Foto
PT PER 2021
Senin, 22 November 2021
Bikin Mewek, Gala Ingin Telepon Vanessa Angel & Bibi karena Rindu
Kamis, 04 November 2021
Vanessa Angel dan Suami Tewas Kecelakaan di Tol Jombang
Rabu, 27 Oktober 2021
Lucinta Luna Blak-blakan Soal Muhammad Fattah, Ungkap Settingan Bikin Tertekan dan Prank
Kamis, 21 Oktober 2021
Penampilan Terbaru Ivan Gunawan Ramai Disebut Mirip Nikita Mirzani

Selebriti lainnya ...
Diskes Riau November 2021 Ok
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
DPRD Riau 1
Rabu, 24 November 2021
Rangkaian HUT ke-23, BKMT Riau Gelar 'Musabaqah Menterjemah Alquran'
Kamis, 04 November 2021
Persembahkan Karya Tenas Effendy, LAMR dan Tafaqquh Taja Kajian Tunjuk Ajar Melayu Dalam Perspektif Alquran dan Hadis
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat
Kamis, 26 Agustus 2021
Ampuh Sembuhkan Penyakit, Ini Obat yang Dianjurkan Rasulullah

Religi lainnya ...
DPRD Riau 2
Indeks Berita
DPRD Riau Hari Guru 2Pelantikan Bupati Siak - Pemkab SiakDPRD Riau 5Bhayangkara 2021 CAKAPLAHDPRD Riau 3DPRD Riau 6Diskes Rohul 2021DPRD Riau Hari GuruDPRD Riau 2 Panglima
www www