Bank Riau Kepri.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jika tidak ada aral melintang, para pemegang saham Bank Riau Kepri (BRK) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2021, Senin (15/11/2021) besok.
RPUS yang rencananya akan dilaksanakan di Ballroom Dang Merdu Lantai 4 Gedung Menara BRK Pekanbaru ini, akan menetapkan sejumlah pejabat tinggi di bank kebanggaan masyarakat Riau ini.
Diantaranya adalah penetapan Komisaris Utama, Komisaris Independen serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sebagai salah satu pemegang saham, Walikota Dumai, Paisal kepada CAKAPLAH.com mengutarakan harapannya untuk kelangsungan Bank Riau Kepri, agar semaki baik ke depannya, terlebih akan dikonversikan menuju syariah dan masih dalam masa pandemi Covid-19.
"Kita berharap BRK kedepan semakin maju dan dengan kondisi Pandemi Covid dapat memaksimalkan bantuan pinjaman kepada pelaku - pelakusaha kecil Rumah Tangga dalam rangka pemulihan ekonomi," kata Paisal, Ahad (14/11/2021).
Lebih lanjut, Wako Dumai Paisal juga berharap agar konversi Bank Riau Kepri Syariah bisa terealisasi segera dan dimulai.
"Kita berharap agar cepat terealisasi BRK menuju BRK Syariah, semoga tidak ada halangan lagi," cakap Paisal.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Riau melakukan kunjungan observasi ke BRK cabang Batam. Pada kunjungan ini ada beberapa hal penting yang dibahas, diantaranya cara yang dapat dilakukan agar BRK dapat meningkatkan mutu pelayanannya agar lebih baik lagi terlebih menuju syariah.
Ketua Komisi III, Husaimi Hamidi menjelaskan, untuk menuju menjadi syariah butuh proses yang panjang. Hal itu didasari dari rapat-rapat yang dilakukan oleh komisi III.
"Kami sudah melakukan rapat sebanyak empat kali dengan BRK dari konsultan yang kita undang. Kami tidak mau percaya begitu saja. Jadi kajian kami komisi III, kepatutan untuk menuju syariah ini sudah ada. Pertama kami melihat dari analisa konsultannya yang cukup menjanjikan," terangnya.
Lebih lanjut Husaimi Hamidi juga mengatakan bahwa konversi dari konvensional ke syariah dari pihak ketiga itu semakin besar.
"Tentu dari analisa kita itu banyak yang salah, karena asumsi kita orang banyak yang takut pada syariah. Tapi ternyata tidak. Ketika kami melakukan RDP, di NTB itu kami lihat kelapangan ternyata dana itu naik 30%. Berarti cocok apa yang dikatakan oleh pihak konsultan tersebut. Provinsi NTB dengan Provinsi Riau kan tidak jauh beda, mayoritas juga muslim," kata Husaimi.
Namun yang perlu ditekankan kata Husaimi, pada rapat terakhir itu untuk pembangunan musola, jadi ada salah satu cara untuk pemasaran dan pelayanan.
"Kemudian kita tambahkan juga musik melayu di bank tersebut agar ada pembeda dengan bank lain," tutupnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |