PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Artha Hanif ikut bersuara terkait polemik yang terjadi di DPD ASITA Riau.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada dua orang yang mengaku sebagai ketua DPD ASITA Riau yaitu Julfiyanto dan juga Dede Firmansyah. Keduanya mengaku sebagai ketua sah DPD ASITA Riau.

"Polemik dualisme kepemimpinan Asita di Riau merupakan buntut dari masalah yang sebelumnya terjadi di DPP Asita di bawah kepemimpinan Nunung Rusmiati," ujar Artha Hanif, Senin (22/11/2021) malam.

Namun dikatakan Artha, baginya polemik yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

“Kalau ada hal-hal yang mengganggu, biasa lah, namanya juga organisasi. Kalau kita merancang organisasi selalu susah memang, karena dikhawatirkan ada saja sengketa. Ini tidak lain bagian dari dinamika organisasi. Yang jelas sekarang kita sedang menunggu keputusan hukum yang tengah berjalan," Cakapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum OKK DPP ASITA Ophan Lamara menjelaskan, bahwa apa yang dilakukan ASITA saat ini merupakan upaya melawan kezaliman. Dia juga menceritakan kronologi cukup rinci mengapa polemik dualisme di tubuh Asita terjadi.

Pada Musdalub tahun 2019, kepengurusan ASITA saat itu tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), mengingat LPJ merupakan suatu hal paling penting dalam sebuah organisasi, meskipun para anggota terus mendesak pengurus lama untuk memberikan LPJ ketika itu.

Atas dasar itu, diusunglah dua calon Ketua ASITA baru untuk dipilih dengan komitmen secara tertulis di atas materai, bahwa siapapun yang terpilih bisa menyelesaikan masalah LPJ dalam waktu sesingkat-singkatnya. Salah satu yang mencalonkan diri sebagai ketua DPP ASITA ketika itu Ibu Nunung Rusmiati, dan terpilihlah dia sebagai Ketua DPP ASITA.

"Nah, kalau kita ingin melihat pada ketentuannya, seharusnya Ibu Rusmiatin tidak bisa mencalonkan diri, karena untuk kepengurusan Asita di Periode 2015-2019 dia Sekjennya. Artinya, Ibu Nunung termasuk yang ikut bertanggungjawab terhadap LPJ tersebut," ujar Opan.

"Namun atas dasar musyawarah dan kita sadar kalau ini adalah organisasi paguyuban, bukan organisasi politik, diberilah ruang kepada Nunung untuk mencalonkan diri, hingga terpilih menjadi ketua DPP ASITA," imbuhnya.

Dia menuturkan, satu bulan setelah terpilihnya Ketua DPP ASITA, DPD ASITA DKI Jakarta dan DPD ASITA Bali mengejar LPJ sesuai dengan komitmen awal. Namun hasilnya nihil. Setelah itu, sekitar Juli 2019 barulah LPJ itu diserahkan.

Di situlah baru mulai terbongkar. Pertama LPJ-nya sangat jauh dari logika awam. Salah satu contohnya nilai aset kantor Asita di kawasan itu mencapai belasan miliar, namun dalam LPJ hanya disebut ratusan juta.

Poin kedua yang juga terbongkar kala itu, bahwa lampiran dari LPJ tersebut adalah akta pendirian tahun 2016.

“Kami tak pernah tahu ada akta pendirian ASITA yang baru, di mana dalam akta itu ASITA bergerak di bidang sosial, bukan pariwisata. Jelas ini bertolak belakang dengan akta awal pendirian ASITA yang bergerak di bidang pariwisata,” jelas Opan.

Atas dasar kesepakatan anggota, LPJ tersebut akhirnya dianulir alias ditolak dan pihak DPP ASITA saat itu berjanji akan memberikan LPJ khusus laporan keuangan yang lebih kredibel.

"Namun itu juga tidak dilakukan. Bahkan melakukan pemecatan terhadap orang-orang yang dianggap berjasa di Asita, dan surat pemecatan itu dikirim ke anggota di seluruh Indonesia," ujarnya.

"Ibu Rusmiati ketika itu ngotot bahwa dia tidak tahu menahu dengan pendirian akta tahun 2016 itu. Setelah kita dudukkan bersama, ternyata pihak notaris juga mengakui bahwa akta itu dibuat secara cacat prosedur," imbuhnya.

Ophan menambahkan, jika memang dari pihak DPP Asita di bawah kepemimpinan Nunung Rusmiati ingin membentuk ASITA yang bergerak di bidang sosial, juga tidak ada persoalan bagi DPD-DPD Asita yang menolak itu.

"Kalau mereka mau bikin ASITA ya nggak apa-apa, tapi ASITA sosial, bukan ASITA pariwisata. Kalau yang dibawah kepemimpinan bapak Artha Hanif adalah ASITA pariwisata. Dan untuk DPD Riau, ketuanya adalah Julfiyanto," Cakapnya.

Sementara itu, Mantan Ketua DPD Asita Riau Ibnu Masud turut mengkritisi klaim Dede Firmansyah sebagai pengurus ASITA Riau yang sah. Menurut Ibnu, sampai saat ini, Dede tak memiliki kepengurusan yang akan mendukungnya.

Pasalnya, berbagai pengurus Asita Riau sebelumnya diklaim Dede mendukungnya untuk menggelar Musdalub, telah memberikan pernyataan tegas memilih kepemimpinan Julfiyanto.

"Apa yang dimusdalubkan, pengurusnya tak ada. Semuanya mendukung Julfiyanto," tegas Ibnu.

Menurut Ibnu lagi, sebagai mantan stafnya, ketika memimpin ASITA Riau, ia ingin Dede berada di jalan benar, dengan melihat semua persoalan yang terjadi di tubuh Asita. Bahkan ajakan itu, sudah langsung diungkapkan dengan empat mata.

Namun kenyataanya, meski menerima ajakan itu secara lisan kenyataannya, Dede tetap pada pendiriannya dengan berkiblat pada kepengurusan yang salah di pusat. Bahkan, Dede tak sungkan mengklaim akan mengadakan Musdalub kepemimpinan Julfiyanto yang didukung penuh kepengurusan Asita Riau.

"Saya sudah ketemu langsung. Pertemuan itu bahkan upload di media sosial," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt ASITA Riau Dede Firmansyah mengatakan pengakuan Julfiyanto sebagai Ketua DPD ASITA Riau adalah ilegal atau cacat hukum.

"Saya dapat pastikan bahwa saudara Julfiyanto bukan Ketua ASITA Riau lagi, bahkan sebagai anggota ASITA juga diragukan. Jadi, semua aktivitas saudara Julfiyanto atas nama ketua batal dan cacat. Ini sangat merugikan organisasi maupun anggota," ujar Dede Firmansyah.

Dede menerangkan, Julfiyanto dilantik dan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Umum (Ketum) DPP ASITA Nunung Rusmiati. Lalu saat ini, Surat Keputusannya tidak berlaku lagi karena Ketua Umum DPP ASITA telah menerbitkan SK Baru (PLT) Ketua ASITA Riau, dalam hal ini ditujukan kepada Dede Firmansyah.

Pemberhentian Julfiyanto disebabkan Julfiyanto secara terbuka menyatakan pindah ke organisasi lain yang Ketumnya bukan Nunung Rusmiati.

"Julfiyanto dilantik dan di SK-kan oleh Ketum DPP ASITA Bu Nunung Rusmiati. Lalu menyatakan pindah perahu ke Ketum yang berbeda. Maka Ketum DPP ASITA Nunung mengeluarkan SK baru untuk penggantinya," pungkasnya.