Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memperkirakan jika UMP 2022 naik 5 persen maka konsumsi akan naik Rp180 triliun. (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan).
|
(CAKAPLAH) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa angkat suara mengenai rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang hanya sebesar 1,09 persen.
Ia mengungkapkan jika UMP 2022 naik rata-rata 5 persen, maka pertumbuhan konsumsi bisa mencapai Rp180 triliun per tahun.
"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya itu rata-rata bisa 5 persen, itu akan memompa disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu sama dengan kira-kira Rp180 triliun per tahun, dan itu artinya memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak tidaknya 5,2 persen," ujarnya dalam acara Talkshow Interaktif bertajuk 'Membangun Optimisme Baru untuk Mendorong Percepatan PEN' yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Jumat (26/11).
Ia membagikan pengalamannya saat berdiskusi dengan salah seorang pengusaha. Ia mengatakan pengusaha tersebut tak percaya kenaikan UMP tahun depan hanya 1 persen.
"Beliau mengatakan: tidak mungkin Pak Harso, kenaikan UMP itu cuma satu persen, enggak mungkin. Rumusnya itu memang seperti itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP), tapi itu enggak mungkin," katanya.
Menurut Suharso, hal tersebut perlu menjadi perhatian, pasalnya kenaikan upah buruh yang sesuai akan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Akhirnya produk-produk itu juga akan bertambah, akan menggerakkan demand. Jadi demand agregatnya bisa baik," imbuhnya.
Suharso menyinggung bahwa dalam ekonomi semuanya harus berjalan bersama. Artinya, ekonomi harus dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat.
"Tidak ada gunanya ekonomi, tidak ada gunanya kita ketemu di sini, tidak ada gunanya bank, kalau si miskin tetap miskin, kalau pengangguran tetap terbentuk," ujarnya.
Hal tersebut ia lontarkan lantaran pandemi covid-19 mempengaruhi tingkat kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Padahal, sejatinya ekonomi adalah untuk memulihkan dua hal itu.
Untuk menuntaskan pandemi, menurut Suharso, tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja tetapi harus dilakukan oleh seluruh warga dunia. Artinya, tidak boleh satu orang pun tertinggal, begitu pun dengan ekonomi.
Suharso pun mengajak semua pihak untuk dapat saling membantu terlebih pada mereka yang memiliki kekuasaan.
"Kalau ekonomi tidak bisa mengentaskan kemiskinan, tidak bisa menaikkan tingkat pendapatan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan itu dan kesempatan kerja itu tidak terbuka, sekalipun Anda dibayar ratusan juta per bulan, tunggu lah anda semua itu diminta pertanggungjawabannya setelah wafat," ungkapnya.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan |