PEKANBARU (CAKAPLAH) - Masih belum usainya karut-marut konflik lahan konsesi di Riau menjadi perhatian banyak pihak. Seperti di Desa Segati, Kecamatan Langgan, Pelalawan, konflik terjadi antara masyarakat dengan mafia lahan.

Para pemilik modal besar tersebut memanfaaatkan lahan bekas area PT Siak Raya Timber yang pada tahun 2013 Hak Pengelolaan Hutan (HPH)-nya harus sudah diserahkan ke negara. Namun ternyata tanah tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) bersama beberapa pihak lainnya melakukan investigasi kolanorasi ke kawasan tersebut pada awal tahun 2017. Hari ini Selasa (11/7/2017), Jikalahari pun memaparkan hasil investigasinya dalam Dialog Publik mengenai lingkungan yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru.

Staf Informasi dan Kampanye Jikalahari, Nurul Fitria, menyebutkan bahwa hasil investigasi ini menemukan adanya beberapa aktor dengan modal besar yang memanfaatkan lahan seluas 38.0154 hektar tersebut. Pemanfaatan lahan tanpa izin ini pun kerap berkonflik di masyarakat. Dimana masyarakat yang sudah mengolah lahan selama berpuluh tahun dirampas oleh pihak tersebut.

"Mereka di sana sudah memiliki sistem sendiri, jadi sudah seperti perusahaan. Padahal tanah tersebut milik negara," sebut Nurul.

Nurul menjelaskan sata ini Jikalahari tengah menantikan aksi tegas dari Pemerintah dan Aparat berwenang untuk menindak kasus tersebut. Karena aksi yang dilakukan tersebut banyak merugikan negara dan juga masyarakat.

"Beberapa nama yang kita dapati juga banyak berasal dari luar Riau seperti dari Sumut dan juga Jakarta," tambahnya.

Nurul juga mengatakan persoalan konflik lahan di Riau ini juga tidak akan selesai jika tidak ada upaya tegas dari pemerintah. Harus ada upaya pencegahan dari hulu permasalahan seperti penertiban izin yang diberikan Pemerintah. Selain itu koordinasi Pusat-Daerah juga harus terjalin dengan baik.

"Jadi kebijakan yang dibuat Pusat sesuia dengan kondisi di Daerah. Salah satu caranya Pusat juga harus rutin melakukan pengecekan langsung ke lapangan," tutur Nurul.

Selain itu, penegakkan hukum juga tidak kalah penting supaya bisa memberikan efek jera kepada penjahat lingkungan.