PEKANBARU (CAKAPLAH) - Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Pekanbaru pada Triwulan IV tahun 2021 diproyeksikan mencapai 94 persen. Kota Pekanbaru punya kesempatan besar meraih peringkat satu untuk kategori kota dalam ETPD.

Hal itu lompatan besar karena Kota Pekanbaru sempat masuk indeks kota berkembang pada Triwulan I tahun 2021. Saat itu IETPD hanya mencapai 54 persen.

Namun saat ini bisa menjadi menjadi satu dari 10 kota terbaik dalam capaian IETPD. Kota Pekanbaru bisa menjadi terbaik di Pulau Sumatra dalam capaian IETPD.

Capaian besar ini bakal mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kota Pekanbaru saat ini berada di peringkat satu dalam penerapan IETPD Triwulan III dengan capaian 90 persen.

Peningkatan capaian IETPD Kota Pekanbaru didorong oleh Realisasi ETP melalui penerimaan QRIS. Kota Pekanbaru juga menjadi satu satunya daerah di Provinsi Riau yang sudah menerapkan sistem pembayaran lewat QRIS untuk retribusi.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, Senin (15/11/2021) menjelaskan bahwa penerapan ETPD membawa transaksi keuangan daerah dari tunai menjadi non tunai. Ia mengklaim bahwa indeks ETPD Kota Pekanbaru secara bertahap berada di taraf digital.

Zulhelmi menyebut bahwa ada sejumlah indikator IETPD. Ia menegaskan bahwa sebagian besar transaksi keuangan daerah di Kota Pekanbaru sudah menerapkan secara digital.

Sekretaris TP2DD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa seluruh transaksi belanja pemerintah daerah sudah terelektronifikasi. Begitu juga dengan transaksi penerimaan pemda dari sektor pajak.

Zulhelmi menjelaskan bahwa sebelas sektor pajak sudah menerapkan transaksi digital dengan QRIS, kanal digital dan kanal semi digital. Transaksi penerimaan pemda sektor retribusi ada yang sudah menerapkan. Kebanyakan sudah menerapkan kanal semi digital.

TP2DD Kota Pekanbaru sejak Maret 2021 sudah melakukan percepatan hingga akhirnya meluncurkan QRIS. Ia menyebut hal ini transformasi manual ke digital kini lewat e commerce.

Ada sejumlah aplikasi yang mempermudah akses pembayaran dan pelayanan sektor pajak daerah. Ia menyebut bahwa ada sejumlah kemudahan dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.

Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mengatakan bahwa ini kesiapan dalam transformasi transaksi dari manual ke digital. Ia mengatakan bahwa penerapan transaksi keuangan digital di daerah mendukung pembangunan Indonesia digital.

Adanya kekuatan untuk memperkuat penerapan transaksi digital dibuktikan dengan sebagian besar transaksi keuangan daerah di Kota Pekanbaru sudah menerapkan secara digital.
Bahkan seluruh transaksi belanja dan penerimaan pemerintah daerah sudah terelektronifikasi.

Firdaus sebagai Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Pekanbaru menyebut bahwa transaksi retribusi lewat pembayaran QRIS bakal dioptimalkan. Kanal ini harus dioptimalkan agar QRIS bisa digunakan untuk mendorong pendapatan pajak daerah atau retribusi.

Seluruh OPD di pemerintah kota harus memperluas jangkauan atau memanfaatkan kanal QRIS ke masyarakat. Caranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sembari menyiapkan infrastruktur mendukung pembayaran QRIS.

Firdaus mengajak masyarakat mendukung transformasi keuangan digital ini secara bertahap. Apalagi di era perkembangan teknologi yang semakin mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Dirinya mendorong TP2DD Kota Pekanbaru bisa menggesa percepatan transformasi keuangan digital. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah pusat atas capaian Kota Pekanbaru yang masuk dalam indeks kota digital sehingga masuk lima besar IETPD.

Deputi Kepala Divisi SP, PUR, dan MI Bank Indonesia Kantor Perwakilan Riau, Asral Mashuri mengapresiasi capaian Kota Pekanbaru yang bisa transformasi dari transaksi keuangan daerah secara manual ke digital. Ia menyebut bahwa capaian ini sudah menggembirakan.

IETPD Kota Pekanbaru pada Triwulan I tahun 2021 sempat di bawah 55 persen dengan predikat kota berkembang. Padahal idealnya Kota Pekanbaru bukan lagi Kota berkembang, tapi bisa langsung sebagai kota digital.

Kemudian pada Triwulan kedua ada perubahan di seluruh OPD Kota Pekanbaru karena sudah 100 persen menerapkan transaksi keuangan daerah secara digital. Indeks Implementasi ETP menjadi 100 persen meliputi transaksi belanja, transaksi pendapatan (retribusi dan pajak) dan pemanfaatan kanal.

Wakil Ketua Harian TP2DD Kota Pekanbaru ini mengaku kagum dengan sistem IT di pemerintah kota semakin maju. Hal ini membuat capaian indeks lingkungan strategis ETP sudah 100 persen.

Penerapan sistem informasi seperti SP2D online, CMS dan integrasi CMS dan SP2D online sudah optimal. Jangkauan jaringan hingga jarinag 5G karena infrastruktur telekomunikasi memadai di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru bisa meningkatkan Indeks realisasi ETP dari QRIS karena semakin banyak sektor pajak dan retribusi yang memakai pembayaran lewat kanal QRIS. Maka pemerintah kota dorong masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi lewat QRIS

Dirinya optimis dua bulan ke depan terlihat capaian penggunaan kanal QRIS. Ia mengajak masyarakat bisa memanfaatkan kanal QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Asral menyebut harus melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa membayar lewat QRIS. Pemerintah kota punya cara untuk meyakinkan masyakarat bisa membayar secara online. (Adv)