MERANTI (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi PPP DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI, telah menuntaskan kegiatan reses di 6 titik di Kecamatan Tebingtinggi, Riau. Banyak aspirasi yang telah dihimpun pasca bertemu dengan konstituennya tersebut.

6 titik reses ini tersebar di tiga tempat (dua desa dan satu kelurahan). Dua desa itu adalah Alahair dan Alahir Timur dan Kelurahan Selatpanjang Timur.

Di Kelurahan Selatpanjang Timur, warga menginginkan adanya pembangunan turap (parit beton). Selain itu, wacana pemekaran juga disampaikan warga ke Dedi Putra saat itu.

Permintaan yang sama, turap, pun disampaikan warga Alaihair Timur. Menurut Isanuddin, Jalan Abadi, sampai saat ini belum pernah tersentuh pembangunan turap. Turap sangat dibutuhkan agar warga bisa dengan baik membuang limbah.

"Jalan abadi belum ada turap, dan kami takut jalannya patah. Tanpa turap, warga hanya bisa membuang limbah di belakang rumah, itu kan biang penyakit. Genangan air beresiko menjadi wabah DBD," ujar Isanuddin.

Kemudian, ada juga warga Alahair Timur memohon Dedi Putra menyampaikan ke pemerintah agar tidak merumahkan honorer. Kemudian, pemerintah juga harus mengevaluasi kembali terkait penerapan jalan satu arah (one way) yang dinilai tak efektif.

"Tolong Pak Dedi, sampaikan ke bupati masalah penjagaan jalan. Kasihan sekali banyak yang tua-tua menjaga jalan, kasihan. Tolong dipertimbangkan lagi. Perbaiki aja dulu sistemnya, terapkan lampu (trafic light) dan rambu di tiap jalan, mungkin orang bakal teratur. Selain itu, tolong tertibkan parkiran yang sangat berserakan," kata Samsidar warga Jalan Rambutan, Alahair Timur.

"Satu lagi pak Dedi, kalau honorer diberhentikan, tolong yang diberhentikan itu yang tidak bermutu yang hanya ngopi-ngopi. Yang kerjanya bagus, pertahankan," tambah Syamsidar.

Dijawab Dedi Putra, perihal penerapan one way di Selatpanjang, dia merupakan salah satu orang yang telah berkomentar, meminta pemerintah mengkaji betul sebelum melakukan penerapan. Sebab bakal timbul protes dari berbagai kalangan dan itu terbukti dengan adanya demo di pasar Jalan Imam Bonjol dan kantor bupati.

"Kami juga sudah minta kebijakan itu ditinjau kembali, lihat betul jalan mana paling padat. Jangan sampai kebijakan ini mematikan usaha masyarakat. Kebijakan jalan satu arah ini akan direview pada Januari 2022," kata Dedi.

"Terkait tenaga non PNS, kemarin kawan-kawan forum honorer sudah datang ke DPRD. Alhamdulillah, dari segi anggaran 2022, tidak ada yang diberhentikan. Ada anggaran membayar honorer Rp 780 ribu perbulan di tahun 2022. Memang ada dua pilihan yang disampaikan TAPD, kalau mau gaji dilebihkan, ada (honorer, red) yang dikurangi," beber Dedi Putra. 

Selain infrastruktur jalan dan turap, warga di 6 titik reses juga menyampaikan perihal informasi berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP. Warga masih ragu seperti apa teknis berobat gratis pakai KTP seperti yang digaung-gaungkan Bupati HM Adil SH. Sebab, di lapangan, untuk berobat tak hanya bawa KTP saja, perlu membawa syarat lain. Ada juga warga meminta daerah mereka dipasangi tiang listrik.

"Di Alahair kemarin masih ada warga yang belum faham masalah berobat gratis pakai KTP. Kami sampaikan, program ini merupakan salah satu visi misi kepala daerah. Kemarin semacam wacana, tahun depan sudah ada anggarannya. Tapi, sedang dicari pola penerapannya agar tidak melanggar aturan berlaku. Bagi warga yang punya BPJS, pakai saja BPJS itu saat berobat," ujar Dedi. 

Terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepala daerah, tambah Dedi lagi, wajar jika timbul perbedaan penilaian. Namun, ditegaskan mantan Ketua DPC PPP itu lagi, tidak ada pemimpin yang ingin menzalimi masyarakatnya.

"Terkait kebijakan, itu perbedaan penilaian saja. Ini akan diuji oleh waktu, keinginan dan kekompakan," tambah Dedi.

Kepada CAKAPLAH.com, Dedi mengatakan, semua aspirasi warga telah dicatat dan akan dimasukkan dalam laporan reses untuk dibacakan di Rapat Paripurna. Dedi mengusahakan agar semua usulan ini masuk dalam RKPD, Musrenbang Kabupaten, agar bisa dianggarkan pada tahun 2023 mendatang.

"Maret semua usulan harus dimasukkan dalam RKPD agar bisa dianggarkan pembangunannya. Kita usahakan sekuat tenaga apa yang menjadi keinginan masyarakat, bisa secepatnya terwujud. Kami akan memanggil OPD, menyampaikan ini ke pemerintah," kata Dedi.

Saat reses, Dedi juga memberikan bantuan langsung berupa beras dan pakaian untuk ibu-ibu majlis taklim.