PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas (Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dan sejumlah petinggi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), menggelar pertemuan membahas terkait permohonan memasukan barang milik negara dalam peta kawasan pertambangan.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Rabu (12/7/2017) itu para petinggi SSK Migas dan CPI disambut Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Syahrial Abdi.

Namun ternyata permintaan SSK Migas soal memasukkan permohonan barang milik negara dan peta pertambangan kepada Pemprov Riau tidak tepat. Karena perihal tersebut sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, mesti lokasinya berada di Provinsi Riau.

Kepala Dinas Petambangan-ESDM Provinsi Riau, Syahrial Abdi usai menggelar pertemuan kepada CAKAPLAH.COM, Rabu (12/7/2017) mengatakan memang di Riau terdapat wilayah kerja SKK Migas berupa blok-blok, dan kewenangan sepenuhnya berada di pusat. Namun eksisting itu sudah lama kira-kira 90 tahun lalu.

"Soal wilayah kerja ini kan sudah lama, kemudian diperkuat dengan adanya Undangan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 soal Kewenangan Pusat dan Daerah. Mereka SKK Migas mengajukan lahan seluas 8.020 hektare masuk dalam kawasan hutan untuk dikeluarkan," bebernya.

Dari jumlah itu, lanjut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, ada sebanyak 477 hektare masuk dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Yang kemudian dilakukan pembebasan oleh Chevron.

"Tapi untuk kawasan peruntukan pertambangan di dalam RTRW kalau daerah yang diminta untuk diusulkan itu sangat tidak tepat. Sebab sudah menjadi domain Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Memang ada kemungkinan bisa, tapi dengan cara mengajukan skema itu ke Dirjen Planologi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujarnya.

Karena itu, Syahrial Abdi menyarankan kepada SKK Migas dan PT CPI untuk menyelesaikannya di tingkat pusat terlebih dahulu. Sedangkan Pemprov Riau dalam persoalan ini akan membicarakan dengan Tim Pansus RTRW di DPRD Riau.

Pihak SKK Migas dan PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) akan mengikuti usulan dan saran dari Pemprov Riau, untuk memasukkan permohonan barang milik negara dan peta pertambangan. Pemprov Riau mengusulkan permohonan itu langsung dilakukan ke pemerintah pusat saja.

Kepala SKK Migas Wilayah Sumbagut, Hanif Rusdi kepada CAKAPLAH.COM usai pertemuan mengakui dan tak menduga, kalau langkah yang dilakukan pihaknya salah. Untuk itu, pihaknya bersama PT CPI akan mengusulkan permohonan itu ke Pemerintah Pusat.

"Jadi Pemprov Riau mengusulkan agar kita langsung ke pusat. Ya tentu akan kita coba dengan cara mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pembebasan seluas 8.020 hektare dari kawasan hutan," katanya menerangkan.

Karena kawasan pertambangan itu milik negara, lanjut Hanif, mestinya tidak perlu lagi dengan cara pinjam pakai. Sebab itu milik negara, dan kegiatan pertambangan Migas sudah bisa dilakukan.

"Sebenarnya ini soal kewenangan saja. Kita hanya ingin melibatkan Pemprov Riau. Memang RTRW masih di Pansus. Namun dari penjelasan pertemuan tadi, karena itu barang milik negara tidak ada urusannya dengan Pemprov Riau," tukasnya.