RENGAT (CAKAPLAH) - Kabar tak sedap menghampiri Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Beredar kabar kalau ada oknum pegawai PU melakukan pungutan liar kepada para rekanan dan kontraktor yang ingin melakukan penandatanganan kontrak sebesar Rp5 juta.

Sedangkan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) para kontraktor mengaku dipungli, saat melakukan pencairan dana.

Ketua Gapensi Inhu, Yurizal membenarkan adanya dugaan pungutan tersebut. Bahkan ia sendiri pernah mengalami hal itu. "Informasi tersebut sudah saya dapat dari beberapa rekanan kontraktor dan juga hal tersebut juga sudah saya alami sendiri," tegas Yusrizal.

Menurutnya, hal ini diketahui saat dirinya melakukan pencairan dana proyek di DPKAD Inhu. Ternyata salah satu oknum dari petugas tiba-tiba saja memberitahukan adanya patokan uang untuk pengurusan pencairan.

"Untuk nilai proyek di atas Rp500 juta, dipatok uang senilai Rp2.500.000. Sementara untuk nilai dibawah Rp500 juta dikenakan biaya Rp1.750.000, tegas Yurizal kepada CAKAPLAH.COM.

Yurizal mengaku terkejut dengan permintaan dari oknum bagian keuangan tersebut atas nama MI. Awalnya hal ini hanya sekedar laporan dari para kontraktor di Gapensi, namun saat dirinya langsung mengalami hal tersebut, akhirnya diambil kesimpulan hal ini tidak dapat dibiarkan terus terjadi.

Diakuinya, hal tersebut sudah langsung dikonfirmasikan kepada salah seorang Kabid di Keuangan, namun tidak satupun mengakui membuat kebijakan tersebut.

Ini terjadi saat rekanan tidak lagi dibenarkan melakukan pengurusan langsung dana keuangan kepada pihak DPKAD, namun diberikan kepada para ASN atau honorer untuk pengurusannya. Yurizal sendiri tidak mengetahui persis kenapa aturan tersebut dibuat.

Dijelaskannya, biasanya pihak rekanan tidak pernah tidak memberi kepada petugas, sebagai ucapan terima kasih, namun saat ini jika jumlahnya ditentukan merupakan tak wajar lagi. Jika uang tersebut tidak diberikan maka Surat Perintah Pencairan (SPP) tidak akan diproses oleh pihak keuangan atau minim akan diperlambat.

Selain itu, Yurizal juga mengakui untuk pembayaran kontrak di Dinas PU, memang setiap tahunnya selalu ada biaya dan tergantung pada nilai proyek didapat oleh rekanan.

"Sebelumnya memang ada, tapi sekarang saya belum mengetahui secara langsung," tambahnya.

Sementara itu Kabid Anggaran Badan Pendataan Daerah Pemkab Inhu, Samuel Sitompul saat ditemui di DPRD Inhu, mengungkapkan belum mengetahui hal tersebut. "Saya belum tahu tentang masalah tersebut dan tidak benar ada pungutan seperti itu," tegasnya.

Samuel mengatakan akan mengkaji ulang masalah tersebut dan berterima kasih atas masukan dan informasi yang diberikan.

Namun jika memang ada, bisa saja hal tersebut dilakukan oleh oknum di Keuangan Pemkab Inhu dan pasti akan dilakukan tindakan.