KONI.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH)-Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, telah menindaklanjuti kisruh Musyawarah Provinsi KONI Riau, dengan mengadakan pertemuan dengan KONI pusat, pada pekan lalu. Pada pertemuan itu, disampaikan semua hal yang terjadi menjelang pelaksanaan Musprov KONI Riau, sekaligus pemilihan Ketua umum KONI Riau yang baru.
Kadispora Riau, Boby Rahmat, mengatakan, dari hasil pertemuan dengan KONI pusat, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan KONI Riau, untuk pelaksanaan Musprov. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan Musprov, Dispora meminta agar KONI Riau, bersama Tim Penjaring dan Penjaringan (TPP) menjalankan sesuai aturan, dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
“Kami sudah konsultasi dan menyampaikan seluruh masukan serta kegiatan menjelang Musprov KONI Riau ke KONI pusat. Dan KONI pusat sudah menerima hasil laporan dari kita, selanjutnya dari hasil pertemua itu, KONI pusat akan mengirimkan surat ke kita dan KONI Riau untuk pelaksanaan Musprov,” ujar Boby Rahmat, Selasa (15/12/2021).
“Pada intinya kita menginginkan pelaksanaan Musprov ini aman dan lancar. KONI pusat juga berencana ke Riau melihat kondisi yang terjadi, kita tunggulah apa kebijakan dari KONI pusat. Apa arahan KONI untuk pelaksanaan Musprov ini,” tambah Boby.
Dijelaskan Boby, satu minggu sudah konsultasi dengan KONI pusat dan KONI Riau, namun sampai saat ini belum ada pihaknya menerima terkait dengan rencana Musprov. Karena ini terkait anggaran, Dispora juga meminta agar KONI Riau bisa menginformasikan ke pihaknya agar jelasa penggunaan anggaran saat Musprov.
“Kita belum menerima hasil kebijakan dari KONI pusat maupun KONI Riau, sampi saat ini belum ada informasi. Terkait anggaran Musprov tentu jika tidak digunakan dikembalikan ke kas daerah, mereka sudah mengambilnya tapi belum digunakan,” jelas Boby.
“Kalau tidak digunakan tahun 2021 ini, tentu anggaran 2022 lagi, kecuali ada kebijakan dari KONI pusat terkait dengan pengunduran jadwal Musporv di tahun 2022. KONI Riau juga belum ada koordinasi dengan kita apakah ada pengunduran jadwal atau tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika disinggung apakah ada penunjukan careteker, jika KONI Riau tidak bisa menjalankan Musprov dalam beberapa hari ini, Boby membenarkan.
Katanya, akan ada penunjukan careteker dari KONI pusat. Dengan demikian pengurus KONI Riau yang ada saat ini tidak bisa menjalankan kegiatan KONI Riau, selain dari careteker yang ditunjuk.
“Opsi itu bisa saja ada, kalau keputusan pusat seperti itu bisa. Careteker ditunjuk oleh KONI pusat, kalau tidak dijalankan Musprov oleh KONI Riau,” tegas Boby.
Sebelumnya diberitakan, TPP KONI Riau telah memundurkan jadwal pendaftaran calon Ketua umum KONI Riau. Hal ini dikarenakan KONI pusat meminta agar TPP dan KONI Riau menjalankan Musprov sesuai AD/ART. Ketua TPP calon ketua umum KONI Riau Zulkifli, mengatakan, pihaknya terpaksa harus menunda pendaftaran calon ketua umum KONI Riau, setelah mendapat surat dari KONI Pusat, dimana dalam aturan pemilihan calon ketua umum KONI Provinsi harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
Kisruh menjelang Musprov KONI Riau ini terjadi akibat TPP calon Ketum KONI Riau telah mengeluarkan petunjuk teknis pendaftaran calon. Dimana TPP membuat aturan baru yang tidak lazim digunakan. Dimana calon Ketum didukung oleh 25 persen atau 18 dukungan pemilik suara sah, baik dari KONI Kabupaten Kota maupun cabor olahraga anggota KONI Riau. Sedangkan dalam aturan yanh biasa dipakai selama ini, dukungan calon dari 4 Kabupaten Kota dan 15 cabor anggota KONI Riau.