PEKANBARU (CAKAPLAH)-Setelah diterimanya Kamsol sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Pemprov Riau langsung mengajukan pelaksanaan assessment bagi 11 calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong, ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, pengajuan izin untuk pelaksanaan assessment telah diajukan ke KASN. Dijadwalkan pada minggu ini akan keluar izin dari KASN untuk membuka assesment untuk 11 OPD yang masih kosong.

“Sesuai arahan KASN setelah uji kompetensi Kamsol selesai, kita mengajukan assessment untuk OPD yang saat ini dijabat Plt dari hasil evaluasi. Pengajuan sudah kita sampaikan, kita tunggu dalam minggu ini hasilnya,” ujar Ikhwan Ridwan, Kamis (17/12/2021).

Dijelaskan Ikhwan, setelah keluar izin dari KASN, dilaporkan ke Gubernur untuk selanjutnya dilaksanakan assesment dan dibuka pendaftaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memenuhi syarat sebagai pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau.

“Kemungkinan minggu depan bisa saja dibuka pendaftaran. Tapi kita lapor Pak Gubernur dulu. Kalau keluar izin dari KASN assesment dibuka,” kata Ikhwan.

Untuk diketahui, Pemprov Riau segera akan membuka assessment untuk 12 OPD yang masih kosong dan pelaksanaannya hasil uji kompetensi setelah Kamsol, menjalani uji kompetensi, baru dijalankan assessment bagi jabatan OPD yang kosong. Saat ini ada 9 jabatan yang di Plt kan, setelah dilakukannya pelantikan 32 pejabat eselon II hasil evaluasi, dari 41 OPD.

Selain 9 jabatan yang kosong, untuk pejabat yang memasuki masa pensiun juga akan dibuka assessment. Seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimgrasi, Jonli, yang memasuki masa pensiun tahun 2022 mendatang.

Selanjutnya Kepala pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB, T Hidayati Hefita, yang memasuki masa pensiun Desember 2021, dan Staf Ahli Gubernur Riau Indra Putrayana.

11 jabatan yang akan di assessment selain Dinas Pendidikan, diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR PKPP Dirut RSUD, Dirut RSJ, Biro Umum, Biro Pengadaan barang dan jasa, asisten II Setdaprov, Kadis BPMDes, dan Disnakertrans.