PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar kegiatan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sekaligus memaparkan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Senin (20/12/2021) di Kantor KPU Riau.
Dalam kegiatan tersebut, KPU Riau menghadirkan tiga komisioner KPU Riau yaitu Nugroho Noto Susanto, Abdul Rahman dan Firdaus serta didampingi Sekretaris KPU Provinsi Riau, Rudinal, Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Riau, Nirson dan jajaran.
Nugoroho Noto Susanto yang merupakan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Riau menjelaskan kegiatan tersebut merupakan pertanggungjawaban KPU dan jajaran kepada publik yang telah sukses melaksanakan Pilkada serentak 2020.
"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dari KPU Riau yang telah melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Namun kami sampaikan sekaligus juga dengan informasi dan isu-isu terkait Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024," ujar Nugroho, Senin (20/12/2021).
Dikatakan Nugroho, pada Pilkada 2020 lalu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2020 cukup tinggi bahkan mencapai 69,6 persen. Meski belum mencapai target nasional yakni 76 persen, namun angka tersebut sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 yaitu 65,03 persen.
Diakuinya, sejumlah daerah dalam pemilihan kepala daerah 2020 kemarin ada mengalami jumlah penurunan partispasi pemilih hal ini karena dampak Covid-19.
"Tapi di satu sisi di sektor disabilitas partisipasi pemilihan malah naik drastis tahun 2020 kemarin yakni mencapai 81.34 Persen lebih tinggi dari non disabilitas. Kota Dumai tertinggi yakni 91,79 persen,"ujarnya.
Abdul Rahman selaku Divisi Data dan Perencanaan KPU Riau pada kesempatan tersebut memaparkan tentang data, apalagi pendataan terus dilakukan melalui pemutahiran data pemilih.
"Soal data pemilih sudah dilakukan sejak awal melalui pemutahiran data pemilih, termasuk juga pemutahiran data pemilih berkelanjutan," katanya.
Dalam penjelasannya, ia menceritakan tentang program di divisinya yang tengah terus berlangsung sampai saat ini yakni pemutakhiran data pemilih. Dikatakannya, pemutakhiran data pemilih saat ini terus masih berjalan dan berkelanjutan sejak 2020 sampai sekarang.
"Namun dalam pemutakhiran ini ada tiga kendala yang kita dihadapi yakni pertama keterlibatan stakeholder masih minim, seperti Disdukcapil, dan kedua aplikasi data pemilih belum bisa dioptimalkan dan dukungan anggaran,"ujarnya.
"Kita berharap tiga masalah ini bisa teratasi dan bisa saling membantu dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang," imbuhnya.
Di sisi lain Divisi Hukum KPU Riau Firdaus menyampaikan pada Pilkada 2020 lalu banyak anggaran yang dikembalikan ke kas daerah lantaran tidak terpakai karena Covid-19.
"Selain itu banyak juga masyarakat yang mau bergabung ke badan adhoc tapi mengundurkan lantaran harus mengikuti Rapid tes. Akhirnya kita berjibaku mencari petugas pengganti yang mau dirapid," jelasnya.
Selain itu, dari sisi hukum dan pengawasan pelaksanaan pilkada serentak 2020, dari 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan serentak, tahap pertama itu ada 5 Kabupaten yang diajukan gugatan sengketa hasil ke MK yaitu Rohul, Inhu, Rohil, Meranti dan Kuansing.
"Dari hasil sidang, Rohul dan Inhu dilaksanakan PSU bersamaan dengan 14 Kabupaten/Kota di Provinsi lain. Setelah PSU, masuk tahap kedua, Rohul digugat kembali ke MK, dan setelah melalui persidangan gugatan untuk Rohul tidak memenuhi syarat," pungkasnya.