PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hingga kini penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, belum juga menemui titik temu. Padahal pada 31 Mei 2017 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan deadline selama satu bulan untuk menyelesaikan RTRW tersebut.

Sengkarutnya pembahasan RTRW Riau ini membuat banyak pertanyaan yang bermunculan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah untuk memperjuangkan hal ini.

Pengamat politik, Fachri Yasin kepada CAKAPLAH.COM mengatakan, dibawanya permasalahan RTRW ini hingga ke Presiden menunjukkan bahwa ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan masalah daerah sendiri.

"Saya melihatnya, adanya ketidakterbukaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada pemerintah Riau. Sekarang kan Siti Nurbaya menunggu data Riau, sedangkan baru akan dikirimkan tanggal 25 nanti, itu sebagai bukti bahwa Riau juga tidak siap," sebutnya.

Ketidaksiapan itu menurutnya karena komunikasi antara dua lembaga di Riau yakni Pemrov Riau dan DPRD tidak sejalan. Ia juga mengatakan bahwa selama ini yang bertemu ialah cenderung eksekutif dan legislatif tanpa melibatkan publik dan Non Government Organisation (NGO).

"Dari peraturan perundang-undangan, ada keterlibatan dari publik untuk hal ini, nyatanya masyarakat tidak dilibatkan. Katakanlah NGO yang ada karena mereka juga punya data, ini akan jadi persoalan baru nantinya ini," cakapnya lagi.

Ia mengatakan, ajakan pemerintah agar publik terlibat dalam pembahasan RTRW selama ini hanya basa-basi belaka. "Menurut saya, untuk memperjuangkan sesuatu ke tingkat pusat, tidak bisa hanya gubernur dan DPRD saja, tapi harus melibatkan masyarakat juga. Termasuk juga tokoh masyarakat dan 12 pemerintah kabupaten/kota bawa ke Jakarta, agar menimbulkan rasa kebersamaan," sebutnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait ketidaksepahaman antara Pemerintah Riau dan Kemen LHK haruslah ada tolak angsur (saling menuruti). "Perda RTRW itu satu tahun setelah disahkan itu bisa ditinjau lagi, dan memang harus ditinjau, jadi tidak masalah ini," sebutnya lagi.

Ia mengatakan bahwa ketidaksepahaman antara pusat dan daerah tersebut karena adanya saling kecurigaan.

Mantan komisioner KPU Pekanbaru ini berharap RTRW Riau bisa cepat disahkan. "Harus ada komitmen dari pemerintah setelah ada perda akan ada peninjauan kembali berkaitan dengan korporasi yang mengelola tanah dan izin yang ada di Riau, untuk dapat ditinjau kembali entah itu perdata atau pidana," tegasnya.

Menurutnya, keraguan RTRW ini tidak akan selesai jika masalah Riau dan Kemen LHK ini masih ada ketidaksepahaman.