Achmad
|
ROHUL (CAKAPLAH) - Anggota DPR RI Dr H Achmad MSi menilai kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri ke Indonesia telah memicu kecurigaan masyarakat sehubungan dengan mahalnya tarif hotel karantina saat ini.
Politisi Partai Demokrat itu melihat, kebijakan perpanjangan masa karantina tersebut terindikasi dijadikan permainan bisnis. Agar tidak menimbulkan kegaduhan, Achmad menyarankan pemerintah segera membuat standarisasi harga karantina secara transparan, seperti harga tes Swab PCR dan Antigen yang tarifnya di atur Pemerintah.
"Dulu harga tes PCR di awal wabah Covid-19 melanda itu bisa mencapai Rp1 juta. Tapi karena ada intervensi ternyata harga PCR itu bisa ditekan hingga Rp200 ribu," cakap Achmad, Jumat (24/12/2021).
Achmad mengingatkan para oknum di pemerintahan agar tidak bermain dengan Covid-19 apalagi untuk mencari keuntungan. Saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat
"Sehingga dengan adanya kepercayaan, masyarakat nyaman dan pemerintah pun nyaman bekerja," ujarnya.
Dikarenakan kebijakan karantina adalah kebijakan pemerintah, Achmad meminta pemerintah segera mendudukkan tarif karantina ini dengan pengusaha hotel sehingga biaya karantina tersebut bisa diatur secara transparan.
"tarifnya jangan sampai memberatkan, harus ada pilihan harga yang masuk akal. Selain itu karena ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus ada dispensasi dan kemudahan bagi pelaku perjalanan luar negeri, sehingga menghilangkan kesan pemerintah mempersulit dengan alasan covid," ujarnya.
Bupati Rokan Hulu 2 periode itu menyatakan bahwa prinsip pemerintah seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman serta menyelamatkan masyarakat dari kesulitan. Jangan sampai akibat kebijakan ini masyarakat menilai pemerintah seperti "menangguk di air keruh" untuk mengambil keuntungan dari situasi sulit seperti sekarang.
"Selain tarifnya diatur, pemerintah juga harus melakukan pengawasan. Wabah ini sudah membuat warga sulit, jadi kebijakan seperti ini janganlah lagi menambah sulit warga, perlu kebijakan dan kearifan pemerintah untuk mengatur tarif ini," tutupnya.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan |