PEKANBARU (CAKAPLAH) - Langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dengan membebastugaskan Kepala Sekolah (Kepsek) 189, Dalfah SPd, diapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Riau.

"Kita mendukung penuh upaya cepat yang dilakukan Dinas Pendidikan Pekanbaru. Penerimaan siswa baru harus bebas dari pungutan liar," kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Riau, Ahmad Fitri, Jumat (14/7/2017).

Dikatakan Ahmad, Ombudsman Riau sebelumnya juga menerima laporan adanya dugaan pungutan yang tidak semestinya saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SDN 189, Rabu (12/7/2017) kemarin.

Baca: Ombudsman Selidiki Dugaan Pungli Uang Bangku di SD Pekanbaru

Dalam laporan yang diterima Ombudsman, ia mengatakan calon siswa baru diminta membayar uang sejumlah Rp2 juta. Uang itu sebagai dalih pembangunan ruang kelas baru menyusul membludaknya calon siswa yang mendaftar di sekolah tersebut.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Ia menyebut, dengan telah melakukan investigasi ke SDN yang berlokasi di Jalan Cipta Karya tersebut, maka Dinas Pendidikan telah merespon cepat laporan dugaan pungutan liar itu.

Lebih jauh, dia menuturkan uang senilai Rp2 juta itu merupakan kesepakatan antara pihak sekolah dengan calon peserta didik. Uang itu disebut sebagai dana pembangunan. Namun, menurut Ombudsman, hal itu memang tidak diperbolehkan sehingga menyalahi aturan.

"Dinas Pendidikan juga telah melarang pihak sekolah memungut sumbangan," imbuhnya kepada CAKAPLAH.COM.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan Kepala SDN 189 berinisial Da telah dipindahtugaskan ke UPTD Pendidikan Kecamatan Tampan. Sementara, Kepala Seksi SDN Dinas Pendidikan Pekanbaru, Firdaus menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala SDN 189.