(CAKAPLAH)-Sudah 21 tahun Otonomi Daerah berjalan, terhitung sejak mulai diberlakukannya penerapan Otonomi Daerah tersebut pada 1 Januari 2001. 1 Januari 2022 usia Otonomi Daerah sudah 21 tahun.

Dengan usia tersebut, sudah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi terutamanya dalam hal pemekaran daerah (Pembentukan daerah otonomi baru).

Di awal otonomi daerah dilaksanakan mengacu kepada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 seterusnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 hingga Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Apa yang perlu disikapi dengan penerapan Otonomi Daerah yang telah berusia 21 tahun tersebut?. Sudah ideal kah penerapan Otonomi Daerah yang berjalan selama ini? Sudah ideal kah dengan jumlah daerah yang sejak diterapkan pemekaran daerah sudah mencapai 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota.

Kemudian pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, sudahkah penerapan Otonomi Daerah (21 tahun) tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Sudahkah kesejahteraan di dapat oleh masyarakat dengan adanya Otonomi Daerah tersebut? Tentu jawabannya sudah banyak kemajuan dan kesejahteraan yang di lakukan terhadap daerah. Harapan harapan yang belum terlaksana tentu memerlukan waktu dan perencanaan yang. Kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah mesti dilakukan dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Masyarakat tentu berharap banyak terhadap penerapan Otonomi Daerah tersebut guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam perjalanannya, penerapan Otonomi Daerah yang sudah 21 tahun tersebut, tidak selalunya berjalan sesuai harapan. Banyak daerah daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. Dalam pengamatan penulis hingga penerapan otonomi daerah tersebut berjalan, eforia pemekaran daerah yang lebih dominan.

Sudah ratusan daerah yang ingin dimekarkan, namun beban ekonomi dan kesejahteraan harus menjadi prioritas untuk membatasi eforia pemekaran daerah tersebut. Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR adalah dengan Moratorium (penghentian sementara) dari pemekaran daerah. Hal ini menjadi tugas yang berat bagi pemerintah untuk tetap “menahan” keinginan daerah untuk dimekarkan. Pertanyaannya lagi adalah sampai kapan pemerintah bertahan untuk tetap melakukan Moratorium? Tentu tidak dapat dijawab seberapa lama hal tersebut dilakukan.

Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan yang diberikan tersebut dikecualikan atas 5 kewenangan yang mutlak (absolut) diurus oleh Pemerintah seperti halnya Pertahanan-Keamanan, Moneter dan Fiskal, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama. Namun selain ke-5 kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada 31 urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah.

Otonomi Daerah = Pemekaran Daerah
Penerapan Otonomi Daerah tentu berhubung kait dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Namun dalam perjalanannya tetap mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, Otonomi Daerah yang tidak dikawal secara ketat dan sesuai aturan juga akan berdampak terhadap gagalnya Otonomi Daerah itu sendiri. Keinginan dan nafsu untuk ber Otonomi Daerah secara berlebihan misalnya dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tidak melihat segala potensi dan kekuatan daerah yang ada, juga akan membawa dampak yang tidak baik khususnya dalam pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemekaran Daerah. Kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dengan adanya Otonomi Daerah mustahil akan melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Diharapkan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mendekatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Namun tidak mustahil pula, dengan banyaknya pembentukan DOB yang tidak terkendali tersebut akan mengabaikan pelayanan dasar masyarakat seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar bagi pelayanan masyarakat. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2022 (1 Januari) telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 548 daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota).

Sesungguhnya penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang baik dan menjadi akar untuk mempererat di antara daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya Otonomi Daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Dan yang perlu digaris bawahi adalah Otonomi Daerah sangat berhubungan erat dengan pemekaran daerah. Oleh karena itu, Otonomi Daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi dan berkeadilan. Otonomi Daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Keadilan akan di dapati oleh daerah dalam upaya menghindari adanya ketimpangan dan ketidakadilan dan Otonomi Daerah solusinya. Insha Allah.