Sabtu, 29 Januari 2022

Breaking News

  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19   ●   
  • Pansus Bisa Jadi Dasar Ketegasan Pemerintah Atasi Konflik Perusahaan Vs Masyarakat Riau   ●   
  • Pekanbaru Juara Kejurda U14, Bukti Pembinaan Sepakbola Berjenjang Kelompok Usia Berjalan Baik   ●   
  • Harga Sawit di Riau Naik Lagi, Tembus Rp2.800 Perkilogram   ●   
  • Kabar Gembira! Saudi Arabia segera Beri Izin Umrah, Jamaah Diminta Manfaatkan Fasilitas Vaksin   ●   
  • DPRD Riau Dukung Sekolah Tatap Muka Dimulai Lagi   ●   
  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula
Yamaha 22-28 Januari 2022
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?


CAKAP RAKYAT
Refleksi 21 Tahun Otonomi Daerah
Sabtu, 01 Januari 2022 13:15 WIB
Refleksi 21 Tahun Otonomi Daerah

(CAKAPLAH)-Sudah 21 tahun Otonomi Daerah berjalan, terhitung sejak mulai diberlakukannya penerapan Otonomi Daerah tersebut pada 1 Januari 2001. 1 Januari 2022 usia Otonomi Daerah sudah 21 tahun.

Dengan usia tersebut, sudah banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi terutamanya dalam hal pemekaran daerah (Pembentukan daerah otonomi baru).

Di awal otonomi daerah dilaksanakan mengacu kepada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 seterusnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 hingga Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Apa yang perlu disikapi dengan penerapan Otonomi Daerah yang telah berusia 21 tahun tersebut?. Sudah ideal kah penerapan Otonomi Daerah yang berjalan selama ini? Sudah ideal kah dengan jumlah daerah yang sejak diterapkan pemekaran daerah sudah mencapai 34 Provinsi, 416 Kabupaten, dan 98 Kota.

Kemudian pertanyaan yang mendasar perlu dikemukakan bahwa, sudahkah penerapan Otonomi Daerah (21 tahun) tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Sudahkah kesejahteraan di dapat oleh masyarakat dengan adanya Otonomi Daerah tersebut? Tentu jawabannya sudah banyak kemajuan dan kesejahteraan yang di lakukan terhadap daerah. Harapan harapan yang belum terlaksana tentu memerlukan waktu dan perencanaan yang. Kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah mesti dilakukan dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Masyarakat tentu berharap banyak terhadap penerapan Otonomi Daerah tersebut guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam perjalanannya, penerapan Otonomi Daerah yang sudah 21 tahun tersebut, tidak selalunya berjalan sesuai harapan. Banyak daerah daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. Dalam pengamatan penulis hingga penerapan otonomi daerah tersebut berjalan, eforia pemekaran daerah yang lebih dominan.

Sudah ratusan daerah yang ingin dimekarkan, namun beban ekonomi dan kesejahteraan harus menjadi prioritas untuk membatasi eforia pemekaran daerah tersebut. Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama DPR adalah dengan Moratorium (penghentian sementara) dari pemekaran daerah. Hal ini menjadi tugas yang berat bagi pemerintah untuk tetap “menahan” keinginan daerah untuk dimekarkan. Pertanyaannya lagi adalah sampai kapan pemerintah bertahan untuk tetap melakukan Moratorium? Tentu tidak dapat dijawab seberapa lama hal tersebut dilakukan.

Otonomi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memberdayakan daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat dan diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan yang diberikan tersebut dikecualikan atas 5 kewenangan yang mutlak (absolut) diurus oleh Pemerintah seperti halnya Pertahanan-Keamanan, Moneter dan Fiskal, Yustisi, Politik Luar Negeri dan Agama. Namun selain ke-5 kewenangan yang mutlak diurus oleh pemerintah tersebut, urusan pemerintahan yang bersifat concurrent diurus bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi kewenangan bersama dan wajib dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ada 31 urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah.

Otonomi Daerah = Pemekaran Daerah
Penerapan Otonomi Daerah tentu berhubung kait dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai prakarsa dan inisiatifnya. Namun dalam perjalanannya tetap mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, Otonomi Daerah yang tidak dikawal secara ketat dan sesuai aturan juga akan berdampak terhadap gagalnya Otonomi Daerah itu sendiri. Keinginan dan nafsu untuk ber Otonomi Daerah secara berlebihan misalnya dalam hal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tidak melihat segala potensi dan kekuatan daerah yang ada, juga akan membawa dampak yang tidak baik khususnya dalam pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Otonomi Daerah tidak bisa dilepaskan dari adanya Pemekaran Daerah. Kedua hal tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Dengan adanya Otonomi Daerah mustahil akan melahirkan Daerah Otonomi Baru (DOB). Diharapkan dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mendekatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Namun tidak mustahil pula, dengan banyaknya pembentukan DOB yang tidak terkendali tersebut akan mengabaikan pelayanan dasar masyarakat seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar bagi pelayanan masyarakat. Sejak pelaksanaan Otonomi Daerah dari tahun 2001 hingga tahun 2022 (1 Januari) telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 548 daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota).

Sesungguhnya penerapan otonomi daerah merupakan sesuatu yang baik dan menjadi akar untuk mempererat di antara daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya Otonomi Daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Dan yang perlu digaris bawahi adalah Otonomi Daerah sangat berhubungan erat dengan pemekaran daerah. Oleh karena itu, Otonomi Daerah adalah bagian dari semangat berdemokrasi dan berkeadilan. Otonomi Daerah merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Keadilan akan di dapati oleh daerah dalam upaya menghindari adanya ketimpangan dan ketidakadilan dan Otonomi Daerah solusinya. Insha Allah.

Penulis : Hasrul Sani Siregar, MA, Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
Editor : Yusni
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?

Berita Terkait
Senin, 11 Oktober 2021 09:51 WIB
Menata Kembali Pemekaran Daerah
Minggu, 25 April 2021 19:35 WIB
25 Tahun Otonomi Daerah
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 02 November 2021
Gajah Seberat 2 Ton Ditemukan Mati di Bukit Apolo Pelalawan
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Jumat, 28 Januari 2022
Usung Konsep Millenial, Persiapan Harlah LLMB Sudah 50 Persen
Jumat, 28 Januari 2022
Polsek Kerumutan Kawal Vaksinasi di Gerai Vaksin Presisi
Jumat, 28 Januari 2022
Personel Polsek Langgam Gencar Patroli C3 dan Sosialisasi Prokes
Jumat, 28 Januari 2022
Polsek Bandar Sei Kijang Gencar Sosialiasi Saber Pungli kepada Warga

Serantau lainnya ...
Rabu, 12 Januari 2022
UMKM Makin Berkembang, Partai Perindo Ungkap Ide Usaha Potensial di 2022
Rabu, 12 Januari 2022
4 Alternatif Nasi Putih untuk Menurunkan Berat Badan
Kamis, 06 Januari 2022
Fashion Trendi Famys Hijab Collection, Kualitas Terjamin, Harga Bersahabat
Kamis, 30 Desember 2021
Kostum Penjual Jamu Gendong Juarai Parade Kostum Kreasi 2021

Gaya Hidup lainnya ...
Senin, 06 Desember 2021
Raih WTP Lima Kali Berturut-turut, Pekanbaru Terima Penghargaan dari Kemenkeu
Jumat, 03 Desember 2021
Pemko Pekanbaru Terima Aset Fasos dan Fasum dari Pengembang Perumahan
Rabu, 04 Agustus 2021
Sebelum Dilantik, ASN di Meranti Harus Mengikuti Psiotes
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau

Advertorial lainnya ...
Rabu, 19 Januari 2022
Punya iPhone 12 Sekarang Lebih Gampang, Siapapun Bisa Memilikinya!
Selasa, 11 Januari 2022
Mengenal Risiko dan Peluang Investasi Bitcoin
Jumat, 17 Desember 2021
Ikan Alien Kepala Transparan Tertangkap Kamera
Rabu, 15 Desember 2021
Ahmad Ghani Al Ghifari Ukir Prestasi di Bidang Robotik, Mulai Rakit Robot Hingga Memprogram Drone

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 18 Desember 2021
Mantan Wakil Rektor UIN Suska Didapuk sebagai Pembicara oleh Perusahaan Nutrisi Terbesar di Dunia
Jumat, 17 Desember 2021
Amerika Izinkan Pil Aborsi Dikirim Lewat Pos
Selasa, 30 November 2021
Wanita Malaysia Punya Golongan Darah Emas, Cuma 43 Orang di Bumi
Rabu, 27 Oktober 2021
Dikira Kena Covid-19, Gadis Ini Ternyata Sakit Parah Akibat Isap Vape

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 28 Januari 2022
UIN Suska Riau Terbaik 4 Nasional Versi UniRank 2021, Khairunas: Ini Prestasi Bersama
Jumat, 28 Januari 2022
Kunjungi UIN Suska Riau, Liga Muslim Dunia Tawarkan Kerja Sama Akademik
Rabu, 26 Januari 2022
Wujudkan Universitas Islam Berkelas Dunia, UIR Jalin Kerjasama dengan UMSU
Rabu, 26 Januari 2022
Gubernur Syamsuar Launching Penerimaan Mahasiswa Baru Umri, Targetkan Terima 3.005 Orang

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
3 Tahun Kepemimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada 20 Februari 2022, Bagaimana Kinerja Mereka Menurut Anda?


Khas Jumat
Terpopuler
Foto
HUT Meranti 2021 - APRIL
Nataru - April
Kamis, 13 Januari 2022
Tayang Besok, Adakah Kesamaan Virgin The Series dan Film Virgin 2004?
Selasa, 11 Januari 2022
Sinopsis Penyalin Cahaya, Film Original Netflix Tayang 13 Januari 2022
Jumat, 24 Desember 2021
Kontroversi Syuting Sinetron di Lokasi Bencana Semeru, Ini Faktanya...
Senin, 22 November 2021
Bikin Mewek, Gala Ingin Telepon Vanessa Angel & Bibi karena Rindu

Selebriti lainnya ...
PT PER 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Rabu, 15 Desember 2021
Ada 7.139 Masjid di Riau, Bagaimana Kondisi Remaja Masjidnya?
Rabu, 24 November 2021
Rangkaian HUT ke-23, BKMT Riau Gelar 'Musabaqah Menterjemah Alquran'
Kamis, 04 November 2021
Persembahkan Karya Tenas Effendy, LAMR dan Tafaqquh Taja Kajian Tunjuk Ajar Melayu Dalam Perspektif Alquran dan Hadis
Senin, 04 Oktober 2021
Kepengurusan Amphuri Riau-Kepri Resmi Dilantik, Berkhidmat untuk Umat

Religi lainnya ...
Selasa, 28 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Doakan Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020
Selasa, 28 Desember 2021
Aplikasi PeduliLindungi Sudah Diterapkan di Pekanbaru, Robin: Tim Vaksin juga Harus Disiapkan
Selasa, 28 Desember 2021
Respon Cepat Pemkab Rohul Tangani Banjir Berhasil Hindarkan Jatuhnya Korban Jiwa
Senin, 27 Desember 2021
Legislator Pekanbaru Sebut Razia BPOM Terkesan Tebang Pilih

ADV lainnya ...
Indeks Berita
www www