Tahun 2022 telah tiba, Time Flies So Fast. Sudah 3 tahun berjalan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah ini adalah satu-satunya kiblat yang dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan Riau dalam kurun waktu 5 tahun. Berbeda dengan RPJMD-RPJMD sebelumnya, penggalan pelaksanaan pembangunan 2019-2024 ini diterpa oleh berbagai turbulence, ibarat kata pepatah minang, Sampan Tadorong Badaipun Tibo. Di tahun awal pelaksanaan 2019, ada bencana Karhutla yang secara langsung berdampak pada capaian target pembangunan pada saat itu. Tahun 2020 dan 2021, datang lagi turbulence Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang melanda seluruh dunia dan juga berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia, termasuk masyarakat di Provinsi Riau. Riau terpuruk, berbagai program pembangunan strategis yang didesign pada periode 2019-2024, berjalan terseok-seok. Itu saja belum cukup. Masih ada turbulence lain, yaitu menurunnya pendapatan daerah di APBD selama 3 tahun terakhir serta kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Maka sempurnalah penderitaan itu. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan perubahan RPJMD melalui penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target capaian program pembangunan 2019-2024, tanpa merubah Visi dan Misi Pembangunan 5 tahunan. Walaupun ini agak sedikit “aneh” bagi insan perencana.

Menyerah? Tentu haram hukumnya. Dengan berbagai upaya dan kerja keras dari semua pihak, Alhamdulillah Provinsi Riau secara bertahap mulai bangkit. Mengutip pidato refleksi akhir tahun 2021 yang disampaikan Gubernur Riau, beberapa indikator makro menunjukkan angka yang membanggakan. 5 Prioritas Pembangunan Riau Tahun 2019-2024 dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu: (1) Pengembangan Industri, (2) Pengembangan Pertanian, (3) Pengembangan Pariwisata, (4) Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau (y on y) sebesar 4,10%, jika dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2021 meningkat sebesar 4,59%, lebih baik dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 1,55%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 72,94, meningkat sebesar 0,58% dibandingkan tahun 2020. Di sisi lain tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,08% dari 7,04% pada September 2020 menjadi 7,02% pada Maret 2021. Jumlah pengangguran tahun 2020 mencapai 6,32%. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran ini akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya nilai ekspor komoditas pertanian meningkat 16,57% dari Rp. 33,6 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 39,3Triliun pada tahun 2021. Di tengah pandemi Covid-19, jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai Rp.765,45 Milyar Rupiah dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebanyak 46.079 Jiwa. Di Bidang Ketenagalistrikan, capaian Rasio Elektrifikasi dari 92,340% pada tahun 2020 menjadi 92,536% pada tahun 2021. Di Bidang Optimisme di Tengah Turbulence 2 Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 70.66 dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 180.725,07 Gigagram C02-ekivalen. Di Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, juga terus digesa Pembangunan Jalan, Pembangunan Seawall, Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa, Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan sarana pendukung TPA Regional, Pembangunan Makorem 031/WB Pekanbaru, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Masjid Raya Pekanbaru, Masjid Raya Provinsi Riau, Quran Centre, Riau Creative Hub dan Rehabilitasi Masjid Agung An-Nur. Di samping itu, di Bidang Pendidikan terus digesa pembangunan sarana dan prasarana sekolah, pemberian Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu sebanyak 2.526 Orang dan Beasiswa Bidikmisi sebanyak 1.677 Orang, serta Beasiswa Berprestasi sebanyak 3.288 orang pada 14 Perguruan Tinggi, baik dalam daerah maupun luar daerah. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan Peningkatan Sarana dan Prasrana Kesehatan, peningkatan derajat kesehatan dilakukan dengan BPJS Kesehatan melalui luran Budget Sharing dalam Program JKN 2021, 55% Bagian Provinsi dan 45% Bagian Kabupaten/Kota dengan jumlah Peserta meningkat sebanyak 17.671 dari 686.931 pada tahun 2020 menjadi 704,602 pada tahun 2021. Ledakan pandemi Covid-19 mulai terkendali, tetapi upaya pencegahan belum berhenti. Protokol kesehatan dan peningkatan capaian vaksinasi tetap menjadi prioritas.

Mencermati pencapaian pembangunan di Provinsi Riau di tengah turbulence bencana karhutla dan Pandemi Covid-19, sudah selayaknya kita berbangga sekaligus optimis mencapai target Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau Tahun 2025, sebagaimana yang diamanahkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, yaitu: "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025". Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan melalui 12 Misi: (1) Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian; (2) Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing; (3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah; (4) Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah; (5) Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah; (6) Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal; (7) Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera; 8) Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan; 9) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak; (10) Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat; (11) Mewujudkan lingkungan yang lestari dan (12) Mewujudkan masyarakat madani .

Dalam 3 tahun ke depan, sebagaimana diamanahkan di dalam Perda Provinsi Riau No.: 12 Tahun 2017 beberapa indikator makro yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 yaitu: (1) Beroperasinya kawasan industri yang terintergrasi dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur wilayah di 3 lokasi yaitu Dumai, Tanjung Buton dan Kuala Enok; (2) Terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing, yang diindikasikan dengan kontribusi dominan dari sektor non-migas; (3) Pertumbuhan ekonomi: 3%-4%; (4) Inflasi: 4% - 5%; (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 72-73; (6) Tingkat Pengangguran: 6% -7%; (7) Gini Ratio: 0,34 - 0,37; (8) Tingkat Kemiskinan: 6% - 7%. Bagaimana dengan indikator Riau sebagai pusat kebudayaan melayu dalam masyarakat agamis? Secara kuantitatif memang agak sulit Optimisme di Tengah Turbulence 3 mengukurnya. Dalam Perda No.: 12 Tahun 2017 menjadi pusat kebudayaan melayu ini diindikasikan: (1) Provinsi Riau sebagai pusat referensi dan Promosi Kebudayaan Melayu; (2) Nuansa Kebudayaan Melayu menjadi ciri khas praktek kehidupan masyarakat. Di samping itu, pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Riau juga menargetkan relokasi Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan untuk ini kita yakin sudah mulai dilakukan berbagai langkah persiapan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Memang waktu yang tersedia untuk pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Provinsi Riau hanya tinggal 3 tahun (2022, 2023 dan 2024). Namun dengan adanya semangat optimis yang luar biasa dari Pemerintah Provinsi Riau, kita yakin semua itu pada akhirnya akan dapat diraih. Terlebih lagi di penghujung Tahun 2021, Pemerintah Provinsi telah memilih dan melantik Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi, sebagai punggawa garis terdepan yang akan bekerja keras untuk mengawal pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Riau Tahun 2025, di tengah-tengah turbulence Karhutla dan Covid-19. Semoga…