Jajaran BKKBN Riau berfoto bersama usai melakukan penandatanganan Pakta Integritas.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menyambut tahun baru 2022, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau menggelar kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. Kegiatan digelar di Kantor BKKBN Riau Jalan Terubuk Senin (3/1/2022).
"Di awal tahun 2022 ini Alhamdulillah kita dapat mengikuti apel pagi sekaligus menandatangani Pakta integritas dan kontrak kinerja untuk tahun anggaran 2022," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia dalam sambutannya, Senin (3/1/2022).
Ia mengatakan diharapkan penandatanganan Pakta integritas ini bukan hanya seremonial saja, namun mari pedomani dalam melaksanakannya di lingkungan kantor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi harapannya jangan hanya sekedar tanda tangan. Mari kita hayati, cermati dan laksanakan bersama-sama," ungkapnya.
Atas nama Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena mengucapkan terimakasih atas bantuan, kerjasama dan juga kinerja yang telah diberikan selama ini sehingga semua program yang diamanahkan kepada BKKBN Riau bisa dilaksanakan.
"Mari kita songsong tahun anggaran 2022 ini dengan semangat baru, dengan integritas. Karena kita tetap mempedomani budaya kerja kita yang telah lama kita kenal yaitu budaya kerja Keren. Alhamdulillah 2021 kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita," Cakapnya
Dan tentunya hasil dari 2021 ini menjadi evaluasi bagi BKKBN. Salah satu yang menjadi evaluasi adalah masih tingginya
"Unmet need" atau proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai kontrasepsi.
"Angkanya bahkan mencapai 25. Itu yang menjadi salah satu tugas kita di tahun 2022 untuk bisa menurunkannya," sebutnya.
Selain itu, lanjut Mardalena untuk tahun 2022 pihaknya juga fokus terhadap stunting. Sebenarnya stunting ini tidak terlepas dari program-program BKKBN Riau sebelumnya.
"Namun kita harus fokus bagaimana percepatan penurunan stunting sesuai dengan amanat Presiden di 2024 kita harus menurunkan target di angka 14 persen. Kemarin dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Riau berada di angka 22.3 persen. Dengan sisa waktu 2 tahun ini, kita akan bergandeng tangan dengan semua pihak untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |