SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Sebanyak 10.366 data perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) masih mengendap di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Data perekaman tersebut mengendap terhitung sejak awal tahun 2016 hingga Juli 2017 ini. Sehingga terkendala dalam penerbitan KTP dan warga terpaksa menggunakan surat keterangan pengganti E-KTP sebagai identitasnya.

Dari data yang diterima CAKAPLAH.COM dari jumlah penduduk Kepulauan Meranti sebanyak 209.864 jiwa, saat ini hanya 150.597 saja yang wajib memiliki KTP. Dari data tersebut baru 126.820 jiwa saja yang baru merekam dengan persentase 84.21%. Sedangkan penduduk yang belum merekam ada sebanyak 23.777 jiwa dengan persentase 15.79 %.

Sedangkan e-KTP yang sudah dicetak dari tahun 2013 sampai dengan 2017
sebanyak 139.869, dari jumlah tersebut ada juga yang mencetak ulang dikarenakan sesuatu hal.

Kepala Administrasi Database Disdukcapil Kepulauan Meranti, Tengku Ahmad Rozali mengungkapkan perekaman puluhan ribu warga tidak bisa terkirim ke server E-KTP Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), pasalnya server E-KTP yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri tersebut sering mengalami gangguan, sehingga data hanya tersimpan di server daerah. Sementara untuk melakukan pencetakan E-KTP, data perekaman harus terlebih dulu dikirim dan diverifikasi di tingkat pusat.

“Saat ini sedang terjadi kerusakan dan bukan hanya di Meranti namun seluruhnya, karena kerusakan tersebut dari pusat,” jelasnya.

Ia berharap agar masyarakat yang belum mempunyai E-KTP dapat bersabar, meskipun data hasil perekaman tersebut belum bisa terkirim ke server pusat, Disdukcapil tetap melayani warga yang hendak melakukan perekaman.

"Untuk sementara masyarakat yang belum mempunyai KTP, tetap bersabar, dan surat keterangan tanda perekaman juga masih bisa digunakan untuk berbagai keperluan sama halnya dengan E-KTP, namun begitu masa berlakunya hanya 6 bulan," katanya, Senin (17/7/2017).

Selain data yang mengendap, kendala lainnya bagi masyarakat yang tidak mendapatkan E-KTP adalah data ganda, akibatnya proses penerbitan E KTP juga tidak bisa dilakukan.

"Selain data mengendap, kendala lainnya adalah data E-KTP ganda, sehingga untuk percetakannya tidak bisa dilakukan. Saat ini data ganda sebanyak ada sebanyak 613, untuk proses penghapusannya langsung dilakukan dipusat, kita sudah berkali kali melakukan konfirmasi penghapusan baik melalui surat maupun aplikasi," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk proses penerbitan E-KTP bagi warga yang sudah merekam tidak ada kendala berarti.

"Untuk proses percetakan tidak ada kendala, karena saat ini kita mempunyai 4 printer dan 6.000 blanko dan itu sudah bisa memaksimalkan pekerjaan," katanya lagi.