La Nyalla Mattalitti. (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)
|
(CAKAPLAH) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti, buka suara soal usulan penundaan Pemilihan Umum 2024 yang telah disampaikan tiga petinggi partai politik.
La Nyalla meminta semua pihak tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ia mengajak semua pihak berpikir sebagai seorang negarawan.
"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi," kata La Nyalla dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/2).
Menurutnya, usul penundaan Pemilu 2024 dengan alasan situasi pandemi Covid-19 dan kesulitan anggaran memang belum direspon oleh masyarakat lapis bawah.
Namun, La Nyalla mengingatkan, hal itu tak lantas mengartikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju dengan usulan tersebut.
La Nyalla juga mengingatkan, revolusi sosial bisa pecah bila kesabaran rakyat melihat tingkah elite yang kelewatan sudah habis.
"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawar oleh rakyat," kata La Nyalla.
Ia melanjutkan, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui pemilu yang digelar setiap lima tahunan.
Lebih lanjut, La Nyalla menyampaikan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti.
Menurutnya, rakyat sangat punya kearifan berpikir. Bahkan, dia bilang, rakyat dengan logika heran melihat usul yang disampaikan di tengah kondisi ketiadaan anggaran ialah penundaan Pemilu 2024, bukan penundaan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Ia pun meminta para elite politik tidak memberi masukan yang menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," katanya.
Setidaknya tiga parpol penghuni Senayan hingga kini telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun. Mereka adalah PKB, PAN, dan Golkar.
Sedangkan empat partai menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap.
Editor | : | Ali |
Sumber | : | Cnnindonesia.com |
Kategori | : | Nasional |