Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi angkat bicara terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga LPG Non Subsidi.
Menurut Husaimi, pemerintah harusnya paham dengan kondisi masyarakat saat ini, dimana tengah dihantam Covid-19 selama dua tahun, dan ekonomi masyarakat terpuruk.
"Pemerintah harus paham. Karena banyak persoalan. Belum lagi tentang BPJS, minyak goreng mahal, ekonomi masyarakat terpuruk. Jadi ini bukan momennya," kata Husaimi, Rabu (2/3/2022).
Terhadap suatu kebijakan, sambung Husaimi, seharusnya pemerintah mengerti dan seharusnya tolak ukurnya jangan hanya ibukota, namun harus lihat kondisi masyarakat di daerah - daerah.
Diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, harga LPG nonsubsidi naik mulai Ahad, 27 Februari 2022 lalu. Kenaikan disebabkan Contract Price Aramco (CPA) masih tinggi.
"Rencananya memang akan ada penyesuaian mengingat CPA saat ini masih tinggi," kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting.
Sebelumnya beredar surat Pertamina Patra Niaga perihal Harga Jual LPG Non PSO Kemasan Tabung Ritel. Dalam surat tersebut tertulis penyesuaian harga LPG nonsubsidi mulai besok 27 Februari 2022 sampai ketentuan terbaru.
Pertamina pada akhir 2021 juga menaikkan harga LPG nonsubsidi karena peningkatan CPA. Irto kala itu menyebut besaran kenaikan harga LPG nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya 7,5% berkisar antara Rp 1.600-2.600 per kilogram (kg). Kenaikan harga resmi dilakukan per Sabtu, 25 Desember 2021.
"Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga LPG ke depan serta menciptakan fairness harga antardaerah," ujar Irto.
Untuk ukuran LPG nonsubsidi apa saja yang akan naik harganya, Irto sekali lagi meminta untuk menunggu pengumuman lebih lanjut