PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sebagai bentuk komitmen mendorong perekonomian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan beberapa program untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan di Riau.

Program peningkatan ekonomi kerakyatan ini juga sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Untuk itu, adapun beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu, pertama berkenaan sektor perkebunan dan pertanian. 

Pemprov Riau telah memiliki Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebun di Provinsi Riau.

"Dari Pergub ini diharapkan harga TBS kelapa sawit di Provinsi Riau dapat stabil dan cenderung naik," kata Gubri, Rabu (3/3/2022).

Nilai Tukar Petani (NTP) pada sektor pertanian mengalami peningkatan 100,27 (2019), 130,34 (2020), menjadi 148,38 (2021). Pada nilai ekspor komoditas pertanian juga mengalami peningkatan 16,57 persen dari Rp. 33,6 triliun tahun 2020 menjadi Rp 39,3 triliun  tahun 2021.

Indeks ketahanan pangan juga meningkatkan yaitu 62,37 pada tahun 2019, 64,13 pada tahun 2020, dan 66,84 pada tahun 2021. Produksi komoditi sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Riau diantaranya kelapa sawit (CPO), kelapa dan karet. Pemprov Riau juga telah memberikan bantuan berupa alat pasca panen, bantuan bibit dan peremajaan, bantuan pupuk, bantuan mesin pengolahan.

Untuk diketahui, Pemprov Riau juga telah mendukung peremajaan sawit rakyat (PSR) seperti pada 2019 dengan luas lahan 26.595 Ha, 3.547 pekebun, koperasi terlibat berjumlah 29 koperasi dan tarik dana Rp223.717 miliar. Di 2020 juga dilakukan PSR dengan luas lahan 9.766.32 Ha, 3.986 pekebun, melibatkan 32 koperasi dan tarik dana Rp 292.98 miliar dan 2021 dilaksanakan PSR dengan luas lahan 3.645.53 Ha, 1.648 pekebun, melibatkan 25 koperasi dan tarik dana Rp109.36 miliar.

Sementara itu, program kedua peningkatan ekonomi kerakyatan dari sektor budidaya ikan air tawar dan perikanan laut. Untuk produksi perikanan di Riau pada tahun 2019 mencapai 259.704.56 ton, pada tahun 2020 mencapai 255.077.00 ton, dan pada tahun 2021 mencapai 263.390.82 ton.

Selain itu, bantuan terkait perikanan budidaya, Pemprov Riau juga memberikan bantuan satu diantaranya berupa bantuan benih ikan air tawar pada tahun 2019 sebanyak 1.000 ekor, pada tahun 2020 sebanyak 35.000 ekor, pada tahun 2021 sebanyak 310.000 ekor.

Selanjutnya, perikanan tangkap di 2019 dilakukan restocking Ikan sebanyak 63.000 ekor, pada 2020 juga dilakukan restocking ikan sebanyak 46.825 ekor dan 2021 dilakukan restocking ikan sebanyak 266.972 ekor.

Lebih lanjut, untuk membantu terkait perikanan baik pengelolaan maupun pemasaran, Pemprov Riau telah mengeluarkan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) kepada 21 SKP dan 10 rekomendasi di 2019, kepada 51 SKP dan 12 rekomendasi di 2020, dan kepada 34 SKP dan 15 rekomendasi di 2021.

Program ketiga, yaitu pada sektor rehabilitasi penanaman pohon mangrove di Provinsi Riau. Rehabilitasi mangrove ini juga merupakan upaya Pemprov Riau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk telah dilakukan rehabilitasi mangrove dengan luas lahan 75 Ha di Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2019. Sementara itu, di 2020 dilakukan PEN padat karya penanaman mangrove dengan luas lahan 692 Ha dan rehabilitasi mangrove 75 Ha.

Pada tahun 2021 juga dilakukan PEN padat karya penanaman mangrove dengan luas lahan 5.050 Ha, rehabilitasi mangrove 50 Ha dengan DAK (Bengkalis) luas lahan 25 Ha, dan APBD (Bengkalis) untuk luas 16 Ha.

"Tentunya, pertumbuhan ekonomi di Riau ini tidak terlepas dari peran para petani dan nelayan kita. Kita harapkan upaya kita bersama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat sejahtera," ujar Gubri. (Adv)