JAKARTA (CAKAPLAH) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (2024) berlangsung sesuai agenda.

Karena itu, dirinya membantah adanya dukungan dari Jokowi terhadap wacana penundaan Pemilu 2024, melalui perpanjangan masa jabatan.

"Justru sebaliknya, Presiden Jokowi itu mendukung penuh agar Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal," ujarnya kepada wartawan, Senin (7/3/2022).

Bahkan Mahmud MD mengungkapkan sejauh ini Jokowi sudah dua kali meminta secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung tanpa gangguan.

"Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin rapat kabinet 14 dan 27 September 2021 meminta dirinya Mendagri dan Ka BIN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan tanpa gangguan," ungkapnya.

Selain sisi keamanan dan kelancaran, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi juga meminta agar Pemilu 2024 tidak membuat boros anggaran dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama dan selisih jarak antara pemungutan suara dan pelantikan dipersingkat.

"Perintah ini maksudnya agar naiknya suhu politik tidak terlalu lama, ini yang disampaikan tanggal 14 September 2021," lanjutnya.

Mahmud MD juga menegaskan, pemerintah tidak pernah melakukan pembahasan tentang penundaan Pemilu 2024, maupun perpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana polemik yang beredar di tengah masyarakat saat ini.

"Pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan Pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden menjadi tiga periode maupun untuk satu atau dua tahun, sama sekali tidak pernah," tegas Mahmud MD.