Pekanbaru (CAKAPLAH) - Gerakan Mahasiswa Islam (GMI) mendukung terpilihnya PT Bumi Siak Pusako untuk menjadi operator 100 persen di Wilayah Kerja Coastal Plain Pekanbaru (CPP) Blok.
Wilayah Kerja CPP Blok dioperasikan oleh Badan Operasi Bersama (BOB) yaitu PT Pertamina Hulu Energi dan PT Bumi Siak Pusako dengan partisipasi interest 50 persen PT PHE dan 50 persen PT BSP dengan skema kontrak Product Sharing Contract (PSC).
Luas Blok CPP di Provinsi Riau kurang lebih 9.996 Km2 dan terdapat 3 area produksi dengan 28 lapangan produksi yaitu Zamrud Area dengan 12 lapangan, Pedada Area dengan 10 lapangan, dan West Area dengan 6 lapangan. Dengan total pekerja BOB didominasi PT BSP sekitar 82 persen, PT. Pertamina 8 persen dan 10 persen PWT/lain-lain.
Kontrak kerja PSC Badan Operasi Bersama BOB PT. Pertamina Hulu Energi-PT. Bumi Siak Pusako pada Blok CPP akan habis pada 9 Agustus 2022. Operatorship Blok Coastal Plain Pekanbaru akan dilanjutkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu PT Bumi Siak Pusako hingga tahun 2042 dengan kepemilikan 100 persen.
Pengoperasian Blok CPP nantinya menggunakan Produk Sharing Contract Gross Split mengacu pada perpanjangan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani 29 November 2018 yang akan mulai digunakan pada 9 Agustus 2022, PSC Gross Split ini juga di pakai pada Blok Rokan.
Menurut Deden Albanjari penunjukan PT BSP yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui perpanjangan tangan SKK Migas merupakan langkah yang tepat. Ini akan membantu Provinsi Riau melalui APBD, masyarakat Riau dari perputaran uang di Riau dan penyerapan tenaga kerja.
PT BSP menawarkan kesanggupan Signature Bonus sebesar USD 10 juta dan komitmen kerja USD 130.4 juta sebagai bentuk keseriusan, tentunya ini merupakan sebuah pembuktian bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa.
"Jika dibandingkan dengan Blok Rokan, signature yang dikeluarkan oleh PT Pertamina sebesar USD 10 juta dengan 96 lapangan dan produksi yang sebesar 165.000 BPOD, sedangkan PT BSP sebesar 8.520 BPOD dan sanggup mengeluarkan USD 1 juta Signature Bonus. Dapat dilihat PT Bumi Siak Pusako sangat pantas mengelola Blok CPP," jelas Deden.
Penurunan produksi di akhir masa kontrak, Deden berpendapat dinilai sangat wajar, jika dilihat sejarah penyerahan Blok Rokan dari Caltex ke Chevron 500rb BOPD 2005, 158rb BOPD di tahun 2021 dan Blok Mahakam yang habis alih kelola terjun bebas dan mulai naik kembali. "Dalam industri Migas segalanya tak pasti produksinya terus mengalami Fluktuatif karenanya High Cost, High Technologi," katanya lagi.
Deden berharap semua pihak dapat mendukung BUMD Riau tersebut. PT.Bumi Siak Pusako nantinya menjadi BUMD pertama yang mengelola WK sendiri. "Saya berpikir bapak Muhammad Nasir yang terhormat Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Riau 2 tentunya mengerti PT. BSP bukan PT Inalum dan Direktur PT BSP bukan Direktur PT. Inalum," ujar Deden.***