Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menyebut penyampaian wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang oleh Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, tidak bertujuan untuk merusak konstitusi yang telah menetapkan masa jabatan Presiden Republik Indonesia paling lama cukup hanya dua periode.
Melainkan, penundaan pemilu itu dilakukan untuk masyarakat banyak yang masih menginginkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden.
“Apalagikan berdasarkan survei itu, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden. Jadi kita cuma beri jalan untuk keinginan masyarakat itu,” sebut Jazilul Fawaid, dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR?”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/3/2022).
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan dalam konstitusi Indonesia hanya terdapat aturan terkait masa jabatan Presiden. Sebaliknya tidak terdapat aturan yang melarang menunda penyelenggaraan pemilu. Sehingga PKB merasa hanya ingin memasukan wacana ini ke dalam konstitusi.
“Kita itu (PKB) cuma akan mengusahakan agar penundaan ini bisa masuk ke dalam konstitusi saja,” ungkapnya.
Karenanya, kata Jazilul, untuk mendukung keinginan masyarakat atas perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu, PKB berencana dalam minggu ini akan melakukan diskusi publik dengan mengundang para pakar dan ahli yang bertujuan membahas wacana tersebut.
“Jadi menilai wacana ini penting tidaknya dan kemudian cara membaca masyarakat, kita perlu itu masukkan. Mungkin dalam dalam minggu ini PKB MPR akan memulai itu, supaya ini tidak dianggap barang haram,” jelas Waketum PKB ini.
Sebelumnya, wacana terkait dengan penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun.
Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024.**