PEKANBARU (CAKAPLAH) - Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 diwarnai beragam cerita pahit di berbagai daerah, termasuk di Riau. Anak-anak berprestasi di 12 Kabupaten/Kota di Bumi Melayu itu banyak yang harus tereliminasi ketika bersaing masuk ke sekolah-sekolah bermutu dan favorit di Pekanbaru, karena adanya pemberlakuan passing grade.

Passing grade adalah batas nilai minimal yang dipakai sebagai salah satu acuan untuk memilih jurusan di suatu sekolah atau Perguruan Tinggi.

Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR), Nasrun Effendi saat berbincang dengan CAKAPLAH.COM mengatakan, dalam beberapa pekan belakangan ia banyak mendapat pengaduan dari masyarakat terkait sistem penerimaan siswa baru dan regulasi yang digunakan cenderung tidak adil.

"Misalnya, ada siswa berprestasi selalu juara dan nilainya 9,3 di Kabupaten, dan mereka ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah bermutu ataupun favorit di Pekanbaru. Tetapi dengan adanya pemberlakuan passing grade tadi, nilai mereka yang tinggi jadi 6,5, dan mereka pasti tersisih," ungkapnya, Kamis (20/7/2017)

Dikatakan Nasrun, penerapan passing grade penerimaan siswa baru tersebut belum layak saat ini. "Sangat tidak adil bagi siswa yang berprestasi di daerah dengan fasilitas dan infrastruktur minim, diadu dengan anak Pekanbaru yang fasilitas pendidikannya sudah sangat bagus. Passing grade fasilitas dan infrastruktur pendidikan, sama," ucapnya.

Nasrun mencontohkan kondisi yang terjadi di SMA Plus Riau dan Fakultas kedokteran Universitas Riau (UR). Kedua sarana pendidikan dulunya diharapkan bisa menampung anak-anak berprestasi dari 12 Kabupaten dan Kota di Riau melanjutkan proses pendidikan di sana.

"Sekarang filosofi itu terkikis karena passing grade tadi. Dulu SMA Plus itu dibangun dengan semangat menampung anak-anak berprestasi dari daerah untuk merasakan dan mengecap pendidikan bermutu, makanya SMA Plus itu dulu siswanya berasal dari seluruh Kabupaten dan Kota di Riau, jadi itu ada porsinya, tidak seperti sekarang," jelasnya.

Sebagai salah satu penggagas berdirinya SMA Plus dan Fakultas Kedokteran UR, Nasrun mengaku sangat prihatin melihat sistem penerimaan siswa tingkat SMA di Riau yang belakangan menuai persoalan.  

"Sebenarnya Pemda tidak perlu melulu ikut aturan pusat itu. Aturan pusat itu secara umum saja, tekhnisnya ada di daerah. Makanya saya minta Pemprov memperhatikan ini. Kalau tidak kita pikirkan nasib anak-anak terbaik kita di daerah ini, bisa berbahaya ke depannya," pungkas Nasrun.

Disamping itu, lanjut Nasrun, dunia pendidikan saat ini sudah sangat liberalis. Sehingga mengabaikan nilai-nilai dan semangat perjuangan membangun SDM handal yang berasal dari daerah.

"PPMR prihatin melihat kondisi pendidikan Riau saat ini. Pemprov jangan kaku dengan aturan pusat. Kita bisa lawan itu, asalkan semangatnya sama, untuk nasib pendidikan anak-anak kita sepuluh bahkan duapuluh tahun ke depan," pungkasnya.

Ia menyarankan, agar Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan membuat kebijakan pembagian porsi bagi anak-anak daerah untuk mengecap pendidikan bermutu di Pekanbaru.

"Pemprov bisa menerapkan pembagian porsi. Misalnya kuota untuk anak daerah bisa masih sekolah bermutu 30 persen, anak-anak kurang mampu 10 persen. Itu tinggal kita yang atur tekhnisnya, tidak mesti kaku dengan aturan yang ada. Pemda harus melawan ini, jangan jadi robot!" cetusnya.