(CAKAPLAH) - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menyatakan klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengacaukan logika masyarakat soal dalih terkait wacana penundaan pemilu. Bahkan, menurutnya, tindakan Luhut itu mengasumsikan bahwa rakyat itu bodoh.

Hal itu disampaikan merespons klaim Luhut yang menyebut terdapat big data 110 juta percakapan, dan mayoritas masyarakat ingin pemilihan umum (pemilu) 2024 ditunda. Bivitri pun mengaku tergelitik mendengar klaim yang ia nilai konyol itu.

"Saya ketawa karena kok kita semua dianggap bodoh atau gimana ya? Logika kita dibolak-balik sembarangan dan [apa yang] dinyatakan oleh penguasa dengan mulutnya seolah-olah semua jadi benar," papar Bivitri dalam seminar daring bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman', Rabu (16/3).

Dia lalu membandingkan klaim Luhut itu dengan lembaga yang fokus pada persoalan big data seperti Drone Emprit (DE) yang sudah menyebut klaim 110 juta dari Menko tersebut mustahil terjadi.

Pasalnya, DE menyebutkan bahwa percakapan yang terjadi di Twitter hanya berkisar sekitar 10 ribu sedangkan pengguna Facebook hanya berjumlah tujuh ribu.

"Jadi kita disesatkan oleh data itu yang disampaikan di sebuah channel youtube--yang saya yakin tidak volunterism seperti kita tapi ada biayanya-- Dan dengan itu kita sudah ditunjukkan logical fallacy, seakan-akan karena yang mengatakan seorang Menko maka itu bisa dianggap benar, itu kan logical fallacy," tuturnya.

Oleh sebab itu, Bivitri menyebut klaim big data tersebut masih bisa diperdebatkan. Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menerima klaim semacam itu begitu saja.

"Jadi tidak selamanya klaim mayoritas, apalagi mayoritasnya netizen dan klaimnya bisa diperdebatkan itu bisa digunakan untuk menginjak-injak konstitusi. Karena itu kita harus bergerak bersama-sama supaya jangan dibodoh-bodohi terus," kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tersebut.

Sebagai informasi, sebelumnya, Luhut mengklaim big data berupa 110 juta percakapan di media sosial mendukung usulan penundaan pemilu yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada akhir Februari lalu.

Dari jumlah dukungan itu, Luhut juga menyebut di antaranya termasuk pada pemilih Partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).

Sedangkan, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyampaikan tidak bisa membuka big data itu ke publik. Ia hanya mengatakan big data itu dikelola secara internal.