(CAKAPLAH) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta aparat kepolisian mengusut aktor di balik klaim bahwa organisasi mereka menggalang dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.

Ketua Umum DPP Apdesi, Arifin Abdul Majid mengaku kesal sebab nama organisasinya telah dicatut dan diklaim mendukung gerakan tersebut.

"Meminta kepada kepolisian RI mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah-olah seluruh anggota Apdesi masuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," kata Arifin lewat keterangan tertulis, Kamis (31/3).

Dia menilai, pencatutan Apdesi lewat acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta dinilai telah mencemarkan nama Presiden.

Sebab menurut Arifin, kehadiran Jokowi ke acara tersebut seolah-olah untuk menghadiri gerakan masyarakat yang menginginkan presiden agar lanjut masa jabatan hingga tiga periode.

"Seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi Presiden tiga periode dari seluruh anggota Apdesi," katanya.

Arifin menegaskan bahwa nama Apdesi telah dicatut dalam acara Silatnas. Dia pun mengutuk keras pencatutan nama tersebut, terlebih telah mengklaim semua anggota Apdesi ikut politik aktif dan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia pun mempertanyakan kepada pemerintah terkait pencatutan nama organisasi mereka. Padahal, Apdesi telah berbadan hukum dan diakui lewat SK dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sementara menjawab hal itu, Kemendagri mengatakan dua asosiasi kepala desa di tengah isu Jokowi tiga periode merupakan organisasi yang berbeda. Masing-masing yakni DPP Apdesi pimpinan Surta Wijaya, dan Perkumpulan Apdesi dipimpin Arifin Abdul Majid.

Berbeda dengan DPP Apdesi Arifin yang berbadan hukum, Perkumpulan Apdesi hanya tercatat di Kemendagri namun tak berbeda hukum.

Sementara itu, Ketua Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) DPP Apdesi, Asri Anas mengklaim tak bakal melakukan intervensi atau lobi-lobi politik di parlemen terkait dukungan Jokowi jabat 3 periode.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas untuk melakukan intevensi di ranah politik dalam wacana tersebut.

"Apakah kita akan intervensi DPR, nggak ada. Nggak ada otoritas kita. Apakah akan melobi, nggak. Nggak ada urusan kita lobi-lobi," kata dia dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan, dukungan Apdesi untuk Jokowi tiga periode dimungkinkan jika telah diatur dalam konstitusi. Sementara pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses politik perubahan konstitusi yang ada di MPR.

Diketahui, mayoritas partai politik di parlemen hingga kini masih menolak wacana pemundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dari total sembilan fraksi, hanya Golkar, PAN, dan PKB yang mendukung usulan itu.

Sisanya, PDIP, Nasdem, PPP, PKS, dan Demokrat menolak. Begitu pula dengan DPD.

"Kita tidak akan ikut-ikutan itu. Itu domain parpol, DPR, domain MPR. Jadi, jangan dianggap kita akan pergi lobi. Itu udah masuk politik praktis," katanya.

Seruan Jokowi tiga periode sebelumnya menggema dalam acara Silatnas DPP Apdesi yang dihadiri Jokowi dan Menko Luhut Binsar Panjaitan pada Selasa (29/3) di Istora Senayan. Seruan yang disebut terjadi secara spontan itu belakangan menuai kritik.