Selasa, 24 November 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 16 November 2020

UU Pemilu, 'Karpet Merah' Jokowi untuk Pilpres 2019
Sabtu, 22 Juli 2017 14:43 WIB
UU Pemilu, Karpet Merah Jokowi untuk Pilpres 2019
Pengesahan undang-undang Pemilu dinilai hanya menjadi tiket Presiden Jokowi yang disokong partai besar untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
JAKARTA (CAKAPLAH) - Satu per satu anggota DPR dari empat fraksi, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN walk out dari rapat paripurna yang membahas soal pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu.


Mereka tak sepakat dengan poin presidential threshold dalam bleid aturan itu.

Keempat fraksi itu menginginkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan. Sementara fraksi lainnya, koalisi pemerintah-- minus PAN, yakni PDIP, Golkar, PKB, Hanura, NasDem dan PPP berkukuh ambang batas pada 20/25 persen.

Setelah empat fraksi keluar dari rapat, secara aklamasi Paket A, yang salah satu poinnya berisi soal ambang batas presiden sebesar 20/25 persen itu dipilih dan UU Pemilu disahkan.

Fraksi yang tergabung dalam koalisi pemerintah minus PAN itu berhasil mengawal keinginan pemerintah yang berkukuh soal ambang batas. Keinginan pemerintah terkait ambang batas pencalonan presiden itu seakan tak bisa 'ditawar' lagi.

Presiden Berkualitas

Dengan adanya bleid soal presidential threshold sebesar 20/25 persen dalam UU Pemilu, yang digunakan untuk gelaran Pemilu 2019 itu, kecil kemungkinan masing-masing partai politik mencalonkan 'jagoan' sebagai presiden.

Mau tak mau, partai harus berkoalisi untuk mengusung calon presiden dalam gelaran Pemilu 2019.

PDIP menjadi salah satu partai yang ngotot masalah ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen. Mereka mengklaim ambang batas ini diperlukan untuk menyaring calon presiden yang berkualitas.

Pengesahan UU Pemilu ini pun menjadi 'karpet merah' untuk Jokowi pada kontestasi pemilihan presiden mendatang.

Melihat, setidaknya sudah ada tiga partai, Golkar, NasDem dan PPP yang mendeklarasikan Jokowi menjadi calon presiden pada 2019 mendatang.

Bila melihat persentase perolehan suara pada pemilu 2014 lalu, ketiga partai itu sudah cukup memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden, sebagaimana dalam UU Pemilu yang baru disahkan itu.

"(UU Pemilu menjadi) karpet merah pencalonan presiden (Jokowi), tetapi saya menduga belum tentu jadi presiden lagi," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Sabtu (22/7/2017).

Ubed, sapaan akrab Ubedilah, menilai setelah UU Pemilu ini disahkan bakal banyak pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, tensi politik jauh sebelum gelaran Pilpres 2019 sudah memanas.

"Tentu ini prosesnya tidak singkat dan akan menyita perhatian publik," kata Ubed.

Sehari setelah disahkan UU Pemilu, setidaknya sudah ada sejumlah partai yang berencana melakukan uji materi atas UU Pemilu itu. PKS mendorong sejumlah partai politik non-parlemen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan untuk melakukan gugatan.

Partai Idaman dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sudah angkat suara terkait pengesahan UU Pemilu, yang menempatkan adanya ambang batas pencalonan presiden. Mereka tengah membahasnya secara internal, sebelum memutuskan apakah akan melakukan gugatan ke MK.

Partai lainnya yang ngotot agar ambang batas pencalonan presiden dihapus adalah Gerindra dan Demokrat. Sementara itu PAN sempat menawarkan opsi tengah yakni sebesar 10/15 persen.

Tak Mencalonkan Sendiri

Aturan baru untuk Pemilu 2019 ini jelas menutup peluang partai politik mengusung calonnya masing-masing. Partai harus berkoalisi bila ingin mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Partai-partai yang mengingingkan ambang batas pencalonan presiden dihapus diketahui sudah menyiapkan calon sendiri. Sebut saja Gerindra yang sempat menyatakan Prabowo Subianto selaku ketua umum bakal dicalonkan kembali pada Pilpres 2019.

Demokrat dikabarkan sudah menyiapkan Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Perindo yang ingin mengusung sang Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo menjadi calon orang nomor satu di republik ini.

Ubed menilai ambang batas pencalonan presiden yang tinggi itu tak menjadi melahirkan pemerintahan yang efektif. Pasalnya, parliamentary threshold dalam UU Pemilu ini masih rendah, hanya 4 persen.

Ubed menyebut, untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, pada pemilu ke depan seharusnya ambang batas pencalonan presiden dihapus dan ambang batas parlemen dinaikan menjadi 6 sampai 7 persen.

"Dengan parliamentary threshold 6 sampai 7 persen tersebut akan cenderung menghadirkan partai yang sedikit di DPR, sehingga ada partai mayoritas. Efeknya adalah presiden terpilih akan cenderung mendapat dukungan mayoritas parlemen," tuturnya.

Partai yang Kalah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga menolak adanya ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019, menuding pengesahan UU Pemilu ini disetir oleh Jokowi.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati menilai walk out merupakan sikap partai yang sadar pasti kalah saat voting. Partai yang walk out ingin terlihat elegan karena ambang batas presiden merupakan pertarungan yang nyata antara partai besar dan kecil.

"Mereka yang walk out sudah kalah sebelum bertanding di Pemilu 2019. Itu strategi politik agar mendapat simpati publik," kata Mada.

Mada memandang dalih tidak konstitusional karena tidak sesuai dengan putusan MK yang disampaikan perwakilan partai, juga bagian dari strategi politik.
Editor : Jef Syahrul
Sumber : cnnindonesia.com
Kategori : Nasional, Politik
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Jum'at, 14 Agustus 2020 16:48 WIB
Kapolda Riau Resmikan Jaga Pemilu
Komentar
Berita Pilihan
Jumat, 30 Oktober 2020
Ini 342 Nama Peserta Lulus CPNS 2019 Kota Pekanbaru, Lihat Linknya di Sini
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 24 November 2020
Ini Alasan KPU Pelalawan Debat Kandidat tak Disiarkan di Televisi Nasional
Selasa, 24 November 2020
Resepsi Pernikakan Harus Terapkan Protokol Kesehatan, Upika Bukit Kapur Ikut Mengawasi
Senin, 23 November 2020
Jelang Pilkada Pelalawan, Bhabinkamtibmas Polsek Kerumutan Sampaikan Imbauan Kamtibmas
Senin, 23 November 2020
Cegah Penyebaran Covid-19, Polsubsektor Pelalawan Gelar Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Senin, 09 November 2020
KD Tea & Coffee House, Tempat Ngeteh Asik di Pekanbaru
Rabu, 23 September 2020
Strategi Mengelola Pinjaman Online Saat Pandemi Corona
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu
Sabtu, 15 Agustus 2020
Optimalkan Portofilio Hilir, PGN Kejar Pengembangan Bisnis Global LNG

Advertorial lainnya ...
Selasa, 27 Oktober 2020
Tentang Rapid Test Antigen, Pengganti Rapid Test Antibodi
Selasa, 13 Oktober 2020
Tim Umri Serahkan Alat Pengering Buah untuk Masyarakat Desa Kualu Nenas
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Oktober 2020
Tips Hindari Covid-19 di Pondok Pesantren
Rabu, 16 September 2020
Yuk Mengenal Langkah-langkah Perawatan Gigi Anak-anak
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 05 November 2020
UIR Wisuda 1.495 Mahasiswa Secara Daring, Lusi Eka Raih IPK Pemuncak 3,92
Senin, 26 Oktober 2020
Rektor Unilak Lantik Pejabatnya Secara Virtual, Ini Nama-nama yang Dilantik
Jumat, 23 Oktober 2020
Didukung Kemenristek/Brin, Dosen UIR Lakukan PKM Sistem Informasi Berbasis Pengaduan Masyarakat
Selasa, 13 Oktober 2020
UNISSA Brunei Gandeng UIR Kerjasama Buka Fakultas Pertanian

Kampus lainnya ...

Protokol Kesehatan 11 November 2020
Terpopuler

03

Duka cita Haidir Anwar Tanjung
Foto
Dapo Kanisya September 2020
RAPP - APRIL HUT Pelalawan Siak Kuansing 12 Oktober 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Hari Jadi Rohul dari Polres Rohul 12 Oktober 2020
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
HUT Siak - BSP 12 Oktober 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
HUT Kabupaten Pelalawan - BSP 12 Oktober 2020
Kamis, 10 September 2020
Mau Ikutan Bedah Buku UAS dan Pelatihan Cara Bahagia Menghapal Al-Quran, Begini Cara Mendaftarnya
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran

Religi lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Indeks Berita
FunBike New Normal 12 Oktober 2020NasDem 30 September 2020BSP Hut Riau ke-63APRIL RAPP HUT RI 75BOB PT BSP HUT RI 75APRIL RAPP HUT Riau ke-36Unilak Juli 2020Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 OkPolres Rohul 27 Juni 2020APRIL RAPP - Waisak 7 Mei 2020APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPPRAPP Idul Fitri 1441 / 2020
www www