akil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminimalisir anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Salah satunya melalui pinjam pakai kantor milik pemerintahan untuk dijadikan kantor KPU dan Pengawas Pemilu (Panwaslu).
"Untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan Pemilu, saya meminta kepada Menteri Dalam Negri agar memberikan pinjam pakai atas kantor atau bangunan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kantor oleh KPU dan Bawaslu di daerah," ujar Junimart kepada wartawan saat ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negri, KPU dan Bawaslu RI di Gedung Parlemen, Rabu (13/4/2022).
Ia berharap Menteri Dalam Negri (Mendagri) Titto Karnavian segera menyurati para kepala daerah dan pihak terkait untuk memberikan fasilitas pinjam pakai bangunan tersebut.
"Setelah RDP ini sebagai tindak lanjut Pak Menteri bisa menyurati para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan Walikota," ujarnya.
Menurut Junimart, terobosan tersebut penting dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran penyelenggaraan Pemilu.
"Kita bisa bayangkan, ada berapa banyak provinsi dan kabupaten/Kota yang hingga saat ini masih belum memiliki kantor KPU dan Bawaslu secara permanen. Menurut saya dari pada anggaran Pemilu ini 'bengkak' karena biaya sewa kantor, lebih baik pemerintah memberikan pinjam pakai kantor saja," terangnya.
Lebih lanjut Junimart mengatakan, dalam penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang, KPU dan Bawaslu harus mampu melakukan minimalisir anggaran dengan tetap memperhatikan aspek-aspek risiko sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019 silam.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Politik, Pemerintahan |