JAKARTA (CAKAPLAH) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru periode 2022-2027, kembali melakukan minimalisir anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp 76 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih kecil atau berkurang sebesar Rp 10 triliun dari usulan anggaran Komisioner KPU periode sebelumnya yang mengusulkan anggaran sebesar Rp 86 triliun.

“KPU ada beberapa anggaran yang diajukan semula sekitar Rp86 triliun dan kemudian sudah di-review diajukan Rp76 triliun, nah ini kan masih di-review lagi. Itu artinya yang harus kita pahami anggaran Pemilu multi-years 2022-2023 sampai 2025,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Lebih lanjut dikatakannya, usulan anggaran tersebut masih akan dibahas kembali bersama pemerintah dan DPR. Dikatakannya, anggaran Pemilu tersebut tidak hanya meliputi aspek electoral kepemiluan. Namun juga terkait dengan infrastruktur dan situasi Pemilu dengan adanya Covid-19.

"Ini masih dalam bentuk usulan, masih akan dibahas kembali nantinya bersama Pemerintah dan DPR. Karena anggaran yang kita usulkan ini tidak hanya meliputi aspek electoral kepemiluan saja tentunya," jelas Hasyim.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dapat meminimalisir anggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Salah satunya melalui pemberian pinjam pakai kantor milik pemerintahan untuk dijadikan kantor KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Menteri Dalam Negri (Mendagri) Titto Karnavian.

"Untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan Pemilu, saya meminta kepada Menteri Dalam Negri agar memberikan pinjam pakai atas kantor atau bangunan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk digunakan sebagai kantor oleh KPU dan Panwaslu di daerah," ujar Junimart kepada wartawan saat ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negri Titto Karnavian, Ketua KPU RI Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Gedung Parlemen, Rabu (13/4/2022) di Jakarta.