PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Riau, Jumat (15/4/2022). Rombongan terlebih dahulu menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.

Di Kejati,  Komisi III melakukan pertemuan  dengan Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja dan Kajari se Riau. Pertemuan berlangsung di Aula HM Prasetyo di Gedung Satya Adhi Wicaksana.

Anggota Komisi III DPR-RI, Sarifuddin Sudding, mengatakan kedatangan ke Riau untuk melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum.

"Kunjungan Komisi III untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum. Tadi dipaparkan pihak kejaksaan,dalam beberapa kasus ditangani," ujar Sudding.

Menurutnya penjelasan yang diberikan pihak kejaksaan mendapat tanggapan kritis dari Komisi III DPR RI. Di antaranya terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), masalah pertambangan dan lainnya.

Disinggung terkait kasus menonjol yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI hingga melakukan kunjungan kerja di hari libur keagamaan, Sudding tidak memberikan jawaban secara khusus. "Di daerah ini (Riau) cukup banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani tapi tidak berjalan secara optimal. Memang ini hari raya (Wafat Isa Almasih, red), tapi (kunker) sudah terjadwal sebelumnya," kata Sudding.

Sementara, Kepala Kejati Riau, Jaja Subagja, menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan setiap perkara yang ditangani. Namun masukan dari Komisi III DPR RI akan jadi perhatian bagi kejaksaan.

"Semua (perkara,red) kita proses. Tidak ada yang mandek. Hanya masalah waktu (penyelesaian, red), " tegas Jaja.

Bahas Minyak Goreng

Usai dari Kejati Riau, rombongan Komisi III DPR RI menuju Mapolda Riau. Wakil rakyat dari Senayan itu untuk melakukan pertemuan dengan Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, pejabat utama dan Kapolres se Riau.

Di Mapolda, para wakil rakyat membahas soal berbagai isu bersama Polda Riau dan jajaran BNNP Riau. Seperti misalnya soal indikasi penyimpangan terkait masalah kelangkaan Minyak Goreng (Migor) dan juga narkoba.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menuturkan, Riau dikenal sebagai provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Namun pihaknya heran kenapa masih terjadi kelangkaan minyak goreng di Bumi Lancang Kuning.

"Tentu dalam tanda petik (diduga) ada penyimpangan, kita harapkan Kapolda bisa menyisirnya," ucap Pangeran ditemui usai pertemuan.

Selanjutnya disebutkan dia, pihaknya juga membahas soal perusahaan besar sawit di Riau yang diduga merambah hutan lindung.

"Jadi mereka menanam sawit dalam kawasan (hutan). Ada juga yang melebihi HGU yang mereka miliki, ini juga kita percayakan ke Polda untuk meneliti dan memeriksanya," ucap Pangeran.

Berikutnya dijabarkan Pangeran, Komisi III DPR RI juga menyarankan agar dibuat semacam posko terpadu di wilayah yang menjadi pintu masuk narkoba jaringan internasional Malaysia ke Riau.

"Itu kan dari Rohil dan Inhil ada membentang (garis pantai) 685,24 km. Ini menjadi jalur masuknya narkoba internasional. (Termasuk) Bengkalis, Meranti, Dumai. Ini kita harapkan untukmemotong masuknya narkoba dari Malaysia, diharapkan membuat posko," jelas dia.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyampaikan ungkapan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini ke Polda Riau.

"Intinya atas kunjungan DPR RI, kita ucapkan terimakasih, atas masukan, koreksi dan apresiasi. Semangatnya adalah memperbaiki atau menguatkan kerja Polda Riau," bebernya.

Kemudian hal lain yang juga dibahas, adalah soal masalah pengendalian narkoba dari dalam Lapas.

"Jadi tadi sudah ditanyakan soal itu, kita sudah jawab. Kita akan meningkatkan koordinasi, untuk meminimalisir atau menghilangkan peredaran narkoba di Lapas," pungkas Kapolda Riau.***