PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Syahril Abubakar meradang dengan pernyataan tokoh Riau yang juga mantan Gubernur Riau Wan Abubakar, yang meminta membatalkan musyawarah besar (Mubes) LAMR di Dumai, Rabu (20/4/2024) besok.

Untuk diketahui, pertemuan sejumlah Dewan Kehormatan Adat (DKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dengan Gubernur Riau Syamsuar, Senin (18/4/2022), menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) pada 16-17 April 2022, dengan hasil Raja Marjohan Yusuf sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) dan H Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua DPH LAMR.

“Kami sudah tahu semuanya apa yang terjadi, jadi Mubeslub itu sah. Dan kami minta agar Mubes di Dumai dibatalkan karena secara hukum ilegal. Sebab, Ketua Umum DPH LAMR Syahril Abu Bakar sudah demisioner, tak belaku lagi,” ungkap Wan Abu Bakar, Selasa (19/4/2022).

Menanggapi hal itu, Syahril Abukar mengatakan, dirinya mengajak Wan Abubakar untuk berdebat, berdiskusi atau tabayyun untuk membicarakan dasar Wan Abubakar menyebut Mubes untuk dibatalkan dengan alasan Syahril Abubakar sudah demisioner.

"Saya melihat pak Wan ini sebagai orang tua sudah tak mau dihormati lagi. Untuk kisruhnya lembaga adat ini, salah satunya adalah karena statemen-statemen dari pak Wan terhadap LAM termasuk saya," kata Syahril sembari mengatakan bahwa Mubes LAM di Dumai akan tetap digelar Rabu besok.

Sebagai orang tua, atau mantan gubernur dan ingin memposisikan diri sebagai orang bijak, Syahril meminta Wan Abubakar untuk tidak selalu bicara seperti 'di kedai kopi', dalam artian harus berdasar.

"Saya memimpin lembaga adat ini, kolektif kolegial dengan teman-teman di DPH. Setiap bertindak ada pijakan. Kalau ada pihak lain yang tak sejalan dengan saya, itu lain soal. Tapi mekanisme organisasi tetap saya junjung tinggi," cakap Syahril.

"Mari kita lihat aspek hukum. Baca buku AD/ART, Mubeslub itu baru bisa dilakukan, satu apabila ketua berhalangan tetap. Hari ini, Syahril Abubakar masih ada, segar bugar. Yang kedua, Mubes bisa dilakukan kalau ada keputusan hukum. Dan yang ketiga kalau saya mengundurkan diri, ini baru bisa kita gelar Mubeslub itu," kata Syahril lagi.

Ia mengatakan, jika memang Wan Abubakar cerdik sebagai anggota Dewan Kehormatan Adat (DKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Syahril meminta harusnya ia dipanggil juga untuk duduk bersama kubu dari dirinya, bukan hanya mendukung sebelah pihak.

"Hadapkan juga kami kepada Gubernur Setia Amanah itu (Gubernur Riau Syamsuar, red). Ya panggil. Apakah beliau ada pernah memanggil saya sebagai ketua umum DPH? Jangan hari ini beliau mengaku anggota DKA tapi datang ke LAM saja tak pernah. Dia tak tahu apa permasalahan di LAM, apa yang dihadapi anak kemenakan. Hari ini pegawai di sekretariat tak gajian sudah 4 bulan, harusnya itu yang ditanyakan, jangan mengaku-ngaku anggota DKA saja. Sekarang dia meneken surat DKA, sementara ketua DKA pak Wan Thamrin Hasyim tak mau terlibat," papar Syahril.

Syahril mengatakan, Wan Abubakar acap kali mengatakan bahwa dirinya tidak beretika, tidak sopan tidak menghargai orang tua, hal ini yang membuat Syahril meradang.

"Cobalah tunjukkan diri sebagai orang tua, panggil kami, kami ini datuk-datuk, sekecik apapun saya, semuda apapun saya, saya ini ketua umum DPH LAM. Kalau lembaga ini dihajar terus dengan opini menyesatkan, rusak kampung daerah ini," tegas Syahril.

"Sekarang siapa yang bikin gaduh. Dana LAM tak dicairkan, dikata-katai LAM menerima uang hibah dan harus tunduk dan taat kepada pemberi dana hibah. Memangnya siapa mereka. Itu kan uang rakyat, kalau tak mau kasih tak apa-apa, lembaga adat ini lebih dulu ada dari dari negara ini. Mohon maaf, gelar adat yang yang tuan-tuan sandang sekarang ini semua dari kita, kalau nanti kami pandang tak sesuai lagi dengan alur dan patut, kami tak segan mencabutnya," tegas Syahril.

Lebih jauh, Syahril mengatakan, bahwa pembukaam Mubes akan digelar di Balai Adat Melayu Riau di Dumai, Rabu (20/4/2022) pagi.