PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sejalan dengan tema Hari Bumi "Invest To Our Planet" pada 23 April 2022, WALHI Riau mengusung tema "Pulihkan Bumi, Tolak Investasi Kotor.”

Dalam momentum Hari Bumi 2022, WALHI Riau menggelar aksi di lokasi timbulan sampah dan bagi-bagi takjil dengan kemasan ramah lingkungan.

Ahlul Fadli, Koordinator Media dan Penegakan Hukum WALHI Riau menyebutkan tiga isu penting yang disorot saat aksi.

Pertama, gugatan warga terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kedua, penyelamatan wilayah pesisir dan pulau kecil khususnya Pulau Rupat. Dan ketiga, mempertanyakan komitmen Gubernur Riau terkait program Riau Hijau.

"Timbunan sampah plastik serta pengelolaan sampah yang buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana ekologis. Selain itu, fakta timbulan sampah dan banjir, paling tidak memperlihatkan dua hal penting. Pertama, sistem pengelolaan sampah dan perencanaan kota belum dilangsungkan dengan baik. Kedua, DPRD Kota Pekanbaru belum melakukan tugas pengawasannya dengan baik," kata Ahlul.

Kemudian mengenai isu kedua, berdasarkan hasil catatan WALHI Riau, Pulau Rupat adalah pulau kecil yang luasnya kurang lebih 1500 Km². Menurut Undang-Undang wilayah Pesisir Pulau Kecil, yang disebut pulau kecil adalah pulau yang sama atau lebih kecil dari 2000 km².

Menurut temuan WALHI Riau juga, sebanyak 77,9% wilayah Pulau Rupat merupakan wilayah gambut.

Ahlul Fadli mengungkapkan, saat ini Pulau Rupat mengalami berbagai ancaman perizinan baik di darat maupun di laut. Di darat, ada tujuh korporasi yang menguasai sekitar 61% daratan, sementara di laut ada tambang pasir yang mengakibatkan abrasi dan berkurangnya hasil tangkap nelayan.

"Sementara, komitmen Riau Hijau yang digadang-gadang dapat menahan laju kerusakan dan perbaikan lingkungan hidup di Riau serta diharapkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, nyatanya masih bersifat parsial, simbolis dan belum memiliki dampak di lapangan. Komitmen Riau Hijau harusnya mampu menjadi solusi permanen rusaknya hutan dan lingkungan hidup kita," cakapnya.