ROHUL (CAKAPLAH) - Desakan kepada pemerintah menindak tegas perusahaan nakal yang menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit secara sepihak terus disuarakan Anggota DPRD Rohul.
Ketua Komisi II DPRD Rohul Murkhas mengatakan, ketegasan pemerintah menindak semua perusahaan nakal yang menurunkan harga TBS secara sepihak akan menjadi pembuktian, bahwa pemerintah tidak takut menindak para oligarki.
"Ini saatnya mengembalikan kewibawaan pemerintah dimata rakyat. Tindak korporasi nakal yang hanya ingin mengeruk keuntungan dari rakyat," cakap Ketua Komisi 2 Murkhas.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan, aksi menurunkan sepihak harga beli TBS merupakan bentuk pembangkangan kesekian kalinya yang dilakukan para oligarki kepada pemerintah.
"Ketika pemerintah memberlakukan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 liter, minyak goreng langsung lenyap di pasaran. Setelah HET dicabut, harga diatur pasar sehingga harga minyak goreng sangat mahal," katanya.
"Sekarang ketika pemerintah melarang ekspor minyak goreng mereka kembali melakukan aksi sepihak menurunkan harga beli TBS yang merugikan petani," cakap Ketua Komisi 2 DPRD Rohul Murkhas, Selasa (26/4/2022).
Padahal lanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, produksi minyak goreng dalam negeri surplus 11 juta liter, namun kenyataannya masyarakat masih harus antre mendapatkan minyak goreng.
"Anehnya, ketika pemerintah mencabut HET dan mengembalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, minyak goreng tiba-tiba bermunculan tapi harganya sangat mahal," cakap Ketua Komisi 2, Murkhas kepada CAKAPLAH.COM, Selasa (26/4/2022).
Murkhas menyatakan, aksi sepihak perusahaan menurunkan harga beli TBS tidak murni dipicu pengumuman pemerintah melarang Ekspor RDB sebagai produk turunan CPO.
"Namun isu itu diolah sedemikian rupa seolah-olah pemerintah melarang ekspor CPO yang ujung-ujungnya di pakai sebagai alasan menurunkan harga beli TBS Petani," ujarnya.
Ketegasan pemerintah menindak pengusaha nakal yang tidak taat aturan akan saat ini menjadi penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat bukan Oligarki. "Kini masyarakat menunggu, pemerintah harus tegas," ucap Ketua Komisi II DPRD Rohul Murkhas.
Murkhas juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji dampak penurunan TBS yang cukup drastis ini sehingga tidak mempengaruhi daya beli jelang hari raya idulfitri.
Penulis | : | Ari |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu |