(CAKAPLAH) - Presiden Jokowi mulai melarang ekspor bahan baku minyak goreng seperti CPO dan minyak goreng mulai Kamis (28/4) ini. Jokowi mengatakan keputusan itu diambil dengan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, kegagalan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga minyak goreng 4 bulan belakangan ini. Harga minyak goreng memang melonjak tajam dari Rp14 ribu per liter menjadi ke kisaran Rp20 ribu sejak pertengahan tahun lalu.

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah sudah mengeluarkan banyak senjata.

Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan Rp2,4 miliar liter.

Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan menjadi tiga.

Yaitu; minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter. Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.

Karena tak efektif, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru; mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng premium dan menyerahkan harganya ke mekanisme pasar dan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah jadi Rp14 ribu per liter.

Setelah kebijakan itu dikeluarkan, harga minyak goreng kemasan melesat jadi sekitar Rp25 ribu per liter. Pun begitu dengan minyak goreng curah. Meski HET sudah ditetapkan Rp14 ribu per kg, sampai saat ini harga minyak goreng curah masih di atas Rp22 ribu per liter.

Tapi kata Jokowi kebijakan itu gagal. Karena itulah, Jokowi memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

"Saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif," kata Jokowi dalam keterangan pers, Rabu (27/4) malam.

Jokowi mengatakan kegagalan itu merupakan sebuah ironi. Pasalnya, sebagai produsen sawit terbesar di dunia, rakyat Indonesia bisa kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Jokowi mengakui larangan ekspor itu bisa berdampak negatif. Larangan bisa merugikan petani karena hasil panen mereka berpotensi tak terjual.

Selain itu katanya, larangan juga berpotensi menggerus pendapatan dan devisa negara. Tapi apapun itu kata Jokowi, keputusan harus diambil.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan yang utama. Karena itu, ia meminta kepada para pelaku industri sawit dan minyak goreng untuk mendukung langkahnya itu.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri," katanya.