Pemilu 2024. Ilustrasi.
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tahapan penyelenggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024, akan segera dimulai sejak Bulan Juni mendatang.
Untuk itu, semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mendukung penyelengaraan tahapan tersebut.
"Saya minta kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," ujar Jokowi saat menyampaikan paparannya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 secara virtual dari Istana Negara, Kamis (28/4/2022).
Ditegaskannya, dukungan anggaran penyelenggaraan tahapan pemilu menjadi hal yang paling penting untuk segera mungkin dipersiapakan. Termasuk dukungan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
"Termasuk (dukungan) anggaran dari APBN dan APBD," tegasnya.
Selain itu, Presiden juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Pemerintah pusat, segera mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu yang akan segera dijalankan.
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni 2022," pintanya.
Dengan dukungan dari semua pihak itu, Jokowi berharap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan sukses, lancar, dan aman.
Sebelumnya, anggota KPU, Yulianto Sudrajat, saat ditemui di Kantor KPU RI. Mengatakan sejauh ini KPU RI telah mengkalkulasikan kebutuhan alokasi dana sebesar Rp 8 triliun untuk tahun anggaran 2022. Dana ini untuk memulai tahapan Pemilu serentak 2024.
"Asumsinya dari Rp 76 triliun, Rp 8 triliun untuk kebutuhan 2022," kata Yulianto.
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran itu akan digunakan untuk pembukaan pendaftaran partai politik peserta Pemilu serta seleksi badan ad hoc. Pria yang akrab dipanggil Drajat itu berkata pihaknya berharap anggaran Pemilu segera turun. Oleh karena itu, mereka mengajak DPR dan pemerintah untuk membahas peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program.
Peraturan itu akan jadi modal KPU merumuskan anggaran pemilu. Menurutnya, KPU terbuka untuk membahas ulang dan merasionalisasi anggaran tersebut.
"Habis tahapan, nanti kita ke anggaran dan anggaran sudah kita kaji terus sampai berapa sih anggaran yang bisa kita efisiensi," ujar Drajat.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Politik |