PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua DPW Apkasindo Riau, KH Suher mengatakan, Ketegasan Presiden Joko Widodo, justru dinilai dimanfaatkan oleh spekulan TBS, atau korporasi Pabrik Kelapa Sawit.

Hal ini dikarenakan, Apkasindo menilai saat ini, PKS-PKS terkesan menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang tujuan kebijakan Presiden. Selain itu, banyak sekali pesan-pesan singkat dari PKS-PKS melalui WA untuk penawaran TBS Petani dengan harga sangat murah.

"Harusnya Aparat Penegak Hukum (APH) mengamankan kebijakan Presiden Jokowi. Ini sudah pembangkangan oleh Korporasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit). ini sangat menggangu psikologis kami Petani," kata Suher.

Pihaknya sudah menanyakan ke PKS-PKS tentang rendahnya harga pembelian TBS, namun para manager PKS, kata Suher, menjawab larena kebijakan Presiden Joko Widodo yang menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

"Bagi kami Petani sawit jawaban para Korporasi PKS tersebut sangat menyesatkan dan bentuk pembangkangan. Kami minta PKS jahat harus diusut APH. Apalagi Dirjen Perkebunan sudah mengedarkan Surat Edaran (SE) yang satu isinya adalah supaya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak menetapkan harga beli TBS petani secara sepihak, supaya mengikuti Permentan 01 Tahun 2018 dan Pergub Tataniaga TBS," kata Suher.

"Kenyataannya adalah saat ini PKS hanya menghargai TBS kami Rp1.200-Rp.1.600/Kg, ini sudah keterlaluan dan terang-terangan. Kami mengingatkan kepada PKS untuk tidak melakukan pembelian TBS Kelapa Sawit di luar ketetapan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi, atau kami akan memblokir jalan menuju PKS biar sekalian sama-sama rugi," tegas Suher lagi.

Kebijakan Presiden Jokowi, katanya t sudah tepat, pasokan kebutuhan MGS (minyak goreng sawit) khususnya jenis curah, CPO dan turunannya dalam negeri yang utama dan pertama, hanya saja para spekulan Korporasi TBS yang memanfaatkan situasi turbulensi ini.

"Kami sudah koordinasi ke Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr.Ir. Gulat ME Manurung, MP.,CIMA, dan Ketua Umum sudah menguraikan pelik persoalannya, antara lain bahwa (1). Tidak ada alasan bagi PKS untuk tidak menyerap atau mengurangi pembelian TBS, karena tangki CPO tidak akan penuh, karena semua berproses sistematis langsung masuk ke refinery domestik (kapasitasnya 54 juta ton) yang kemudian diekspor (kecuali produksi terkait migor), jadi hanya tukar output produk saja," katanya.

Selanjutnya, tidak ada alasan bagi PKS untuk turunkan harga TBS, karena formula harga TBS yang ditetapkan Permentan didasarkan pada harga CPO dunia. Harga CPO dunia malah potensial naik saat ini, justru akibat larangan ekspor Indonesia untuk beberapa produk,

Kemudian, data statistik 2021 menjelaskan bahwa eksport CPO Indonesia hanya 7% dari total jenis eksport berbahan baku sawit, 93% eksport sudah melalui proses refinery.

"Kami menghimbau PKS-PKS jangan memanfaatkan air mata kami Petani untuk melawan Kebijakan Presiden Jokowi. Kami Petani sawit tidak sedang bertentangan dengan Pemerintah, tapi kami sedang dimanfaatkan oleh PKS dan korporasi untuk meraup untung besar-besaran dengan modus kebijakan Presiden Jokowi. Oleh karena itu kami berencana akan mensomasi para Pemilik Korporasi PKS dengan dasar hukum UU No 5 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat," kata Suher.