PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai hari ini menerapkan Work From Home (WFH) sebanyak 25 persen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan pemerintah setempat.

Hal itu sesuai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo dalam rangka mengurai kemacetan panjang saat arus balik pasca libur Idul Fitri 1443 Hijriyah.

Karena itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution usai pimpinan apel perdana pagi pasca Lebaran meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk mengatur ketentuan masuk kerja bagi ASN sesuai arahan MenpanRB.

"Dalam melaksanakan pekerjaan mulai hari ini, arahan yang kita dapatkan dari Kemenpan-RB yang juga merupakan usulan Kapolri dalam rangka untuk mengurai kemacetan saat arus balik, diminta untuk masing-masing Pemda mengatur ketentuan masuk kerja," katanya.

Untuk Pemprov Riau sendiri, Edy Nasution menyebutkan ketentuan WFH bagi ASN sudah diatur berdasarkan arahan Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar.
Dalam arahan tersebut, WFH akan dibuat aturannya dan diserahkan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bagaimana mengatur ASN selama WFH dan WFO.

"Untuk Provinsi Riau, WFH sudah diatur berdasarkan arahan Gubernur Riau, 75 persen Work From Office dan 25 persen Work From Home," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto usai mengikuti apel mengatakan, jika apel pagi perdana pasca Lebaran sekaligus menerapkan WFH bagi pegawai Pemprov Riau.

"Sesuai arahan, pemerintah pusat mengharapkan pegawai diberi WFH, maka kita berlakukan pegawai WFH 25 persen, dan 75 persen masuk. Jadi kita mengikuti arahan pemerintah pusat saja," katanya, Senin (9/5/2022).

Untuk penerapan WFH sendiri, lanjut
SF Hariyanto, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau telah membuat surat edaran yang ditandatangani Gubernur Riau.

"Dengan begitu, rekan-rekan kita yang mudik dan terlambat bisa menghindari kemacetan. Karena kalau dipaksa pulang bisa macet semua, nanti terjadi apa-apa pemerintah juga yang salah," tukasnya.