ROHIL (CAKAPLAH) - Beberapa masyarakat perwakilan dari Kecamatan Kubu bersama Panglima Laskar Hulu Balang Melayu Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Safrianto mendatangi Komisi A DPRD Rohil, Senin (24/7/2017).

Kedatangan masyarakat tersebut disambut Ketua Komisi A Abu Khoiri bersama Afrizal serta beberapa anggota DPRD lainnya seperti Darwis Syam dan Imam Suroso

Kedatangan mereka dalam rangka memprotes terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2017 tentang pedoman teknis Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahap II tahun 2017 yang baru dikeluarkan tanggal 19 Juli 2017.

Mereka menilai ada beberapa poin yang dapat merugikan bakal calon penghulu (calon kepala desa, red) sebelum bakal calon itu ditetapkan sebagai calon penghulu. Terutama pada pasal 36 dalam Perbup itu tentang penilaian poin bagi calon penghulu.

"Seperti mengenai pengalaman, orang tidak berpengalaman di bidang pemerintahan kecil kemungkinan untuk ikut seperti yang tercantum dalam pasal 36. Orang  yang tidak pengalaman tipis harapan sebagai calon penghulu. Kalau berdasarkan pengalaman berarti ada pemihakan," kata Safrianto.

Untuk itu, dia meminta melalui Komisi A DPRD Rohil agar dapat menyampaikan kepada Pemkab supaya melakukan revisi terhadap Perbup tersebut.

"Apabila Perbup ini tidak diubah, maka masyarakat tidak akan mau memilih calon penghulu," tegas mantan Kasatpol PP Rohil itu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi A Afrizal juga setuju dengan usulan masyarakat. Sebab menurutnya pasal yang baru diterbitkan itu terkesan terburu-buru dan tidak demokratis dan memiliki celah untuk menjatuhkan calon lain.

"Dalam Perbup itu ada celah untuk menjatuhkan calon lain. Kita meminta agar bupati meninjau ulang kembali Perbup itu. Karena dari penilaian masyarakat peraturan ini akan menimbulkan rekayasa sebelum seleksi ini di lakukan," tegasnya.

Afrizal juga menyebutkan,saat ini permasalahan tersebut dan akan mengajukan tes tambahan lainnya. "Ini sudah dalam pembahasan, kita berharap perbup ini dikaji ulang dan kita akan ajukan ada penambahan untuk tes para calon penghulu. Seleksi tambahan itulah yang nantinya jadi penentu," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Darwis Syam yang turut hadir dalam pertemuan itu juga sepakat agar Perbup itu direvisi agar tidak menimbulkan protes masyarakat dimana-mana.

Ia menyebutkan, dalam Perbup itu akan timbul masalah jika calon penghulu yang medaftar lebih dari batas maksimal yakni lima orang calon. ‎

Dimana dalam amanat Perbup itu, panitia mengadakan seleksi tambahan berupa pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta umur.

"Semula sebelum Perbup diubah sistemnya menggunakan passing grade, namun banyak diprotes. Dalam hal ini dilakukan perubahan perbup, namun terkesan tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang luas, sehingga menimbulkan protes masyarakat," terangnya.

Ia juga meminta agar Bupati  meninjau kembali Perbup yang dikeluarkannya agar tidak diskriminatif. Sebab sebelum mencalon, para calon sudah bisa digugurkan dengan sistem poin.

"Ini masyarakat layangkan protes. Diluar sana lebih banyak lagi masyarakat yang akan lakukan protes jika perbup ini tidak segera diubah," pungkasnya.