Tito Handoko
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mencuatnya nama baru sebagai calon Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kabupaten Kampar di luar yang diusulkan Gubernur Riau Syamsuar, membuat polemik baru di pemerintahan Riau.
Sebelumnya, Gubernur Riau telah merekomendasikan masing-masing tiga nama untuk Pj Wali Kota Pekanbaru dan Pj Bupati Kabupaten Kampar, mereka adalah Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal, dan Kadispora Riau Boby Rachmat, yang diusulkan sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.
Kemudian, Pj Bupati Kabupaten Kampar yakni Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Riau Roni Rakhmat, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Imron Rosyadi.
Namun belakangan, beredar kabar sosok kuat yang bakal menjadi Pj Walikota Pekanbaru adalah Muflihun (Sekretaris DPRD Riau), dan Kamsol (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau).
Pengamat Politik dari Universitas Riau, Tito Handoko mengatakan, polemik yang mencuat ini, bukti belum patuhnya pemangku kepentingan terhadap administrasi di Indonesia.
Tito mengatakan, jika nama yang ditetapkan nantinya di luar rekomendasi gubernur, berarti persoalan ada di Kemendagri karena dalam prosesnya memang mensyaratkan rekomendasi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Kemudian, Tito menilai munculnya nama-nama di luar rekomendasi Gubri Syamsuar, menunjukkan adanya penolakan dari elit politik lokal atas usulan dilakukan Syamsuar. Hal ini membuka ruang bagi pejabat eselon II di Pemprov Riau untuk melakukan manuver tentunya dengan jalur-jalur tertentu.
"Kalau dalam penjaringan itu elit politik lokal atau tokoh masyarakat Pekanbaru dan Kampar diajak bicara, munculnya manuver mungkin bisa diredam. Tapi kalau penjaringan dilakukan eksklusif oleh gubernur, ya tentu membuka ruang munculnya riak-riak, apalagi jika penjaringan itu diterjemahkan sebagai siasat politik gubernur untuk 2024," kata Tito.
Selain variabel pemerintah pusat dan elit lokal, Tito juga menyorot etika kepegawaian para kepala dinas. Menurutnya manuver di luar rekomendasi gubernur, dapat mencoreng reputasi gubenur sebagai pemimpin organisasi perangkat daerah. Hal ini akan merusak hubungan personal gubernur dan bawahannya.
"Bagaimana pun gubernur adalah bosnya para kadis, kalau kemudian ada kadis yang melakukan manuver berarti tidak loyal. Yang jelas kita lihat lah dulu drama selanjutnya," tukas Tito.
Penulis | : | Ck7 |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |