PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinamika penunjukan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar membuat "panas dingin" sejumlah kalangan. Betapa tidak, santer disebutkan bahwa nama-nama yang ditunjuk menduduki jabatan tersebut bukanlah berasal dari rekomendasi Gubernur Riau Syamsuar.

Menyikapi hal ini, salah seorang akademisi komunikasi politik Alsukri menyebutkan, jika memang yang ditunjuk menjadi Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar bukan berasal dari rekomendasi Gubernur Riau, itu artinya bargaining Syamsuar lemah.

"Tak diindahkannya 6 nama dari Gubernur Riau Syamsuar oleh pemerintah pusat untuk ditunjuk sebagai penjabat Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar, bisa diartikan Syamsuar lemah bargainning-nya. Lemah daya tawar dan lobinya ke pemerintah pusat," tegas Alsukri, Selasa (17/5/2022).

Dikatakan Alsukri, secara hubungan politik, Syamsuar dengan elit politik di level pusat sebenarnya tidak ada masalah. "Nah, karena secara hubungan politik tak ada masalah, tapi kenapa suara Syamsuar tak didengar, itu cenderung karena memang Syamsuar lemah bargainning-nya, lemah lobinya," tegas Alsukri yang juga dosen di Universitas Islam Riau (UIR) ini.

"Kecuali kalau memang ada hubungan politik yang jelek dengan elit di pusat, wajar jika rekomendasi Syamsuar tak digubris. Tapi ini kan tidak," tambahnya.

Alsukri juga menambahkan, lemahnya bargainning Syamsuar tidak hanya dengan kalangan Pusat, tapi di sosial masyarakat Riau pun menunjukkan tanda tidak baik.

"Persoalan yang terjadi dalam tubuh LAM Riau juga menunjukkan kekuatan politik Syamsuar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bargainning-nya lemah dan perlu perbaikan," jelasnya lagi.

Atas kondisi tersebut, dosen komunikasi politik ini menyebutkan bahwa sebaiknya Syamsuar melakukan intropeksi politik dan masyarakat dipersilahkan untuk menilai sendiri.

"Sebaiknya Syamsuar melakukan intropeksi politik agar mampu menjalankan tugasnya sebagai gubernur lebih cakap lagi. Masyarakat silahkan menilai sendiri," katanya lagi.