PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti mendorong agar Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau, untuk menyurati presiden untuk menghentikan larangan ekspor CPO.

Syafaruddin Poti yang mengikuti rapat bersama dengan gubernur, pelaku usaha, dan petani sawit hari ini mengatakan, rapat tersebut untuk menyikapi persoalan sawit, khususnya di Riau.

"Hari ini Provinsi Riau baru menetapkan harga plasma dan PKPA, belum petani swadaya. Maka atas itu, bupati dihimbau melakukan himbauan agar kelompok swadaya untuk bermitra dengan dunia usaha," kata Poti, Selasa (17/5/2022).

"Dari masukan dunia usaha, dari Gapki, saat ini CPO Riau kita tak ada yang beli. Kekhawatiran ini, maka gubernur membuat surat ke presiden untuk meninjau ulang penghentian larangan ekspor. Untuk dibuka lagi keran CPO di Riau, kita dukung langkah ini," cakapnya lagi.

Dari pengakuan dunia usaha juga, penampungan CPO ada yang satu hari lagi, dua hari lagi, dan ada yang dua minggu lagi sudah over. Nantinya, kalau tak bisa dijual, akibatnya petani akan menjerit karena TBS nya tak laku.

"Apkasindo hari ini meminta bupati di daerah memohon penghentian larangan CPO. Maka, kita dukung dan kita kawal. Kita minta bupati juga harus action segera, dengan surati presiden. Yang sudah dimulai oleh Bupati Pelalawan," cakapnya lagi.