Pengacara Tak Hadir, Sidang Kasus Bansos Ketua DPRD Bengkalis Ditunda

Rabu, 18 Januari 2017 16:20 WIB

Pengacara Tak Hadir, Sidang Kasus Bansos Ketua DPRD Bengkalis Ditunda

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menunda sidang perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) dengan terdakwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Heru Wahyudi, terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) batal digelar hari ini, Rabu (18/1/2017).

Penundaan dilakukan karena Heru tidak didampingi penasehat hukum. Padahal ancaman hukuman yang menjerat Heru adalah di atas lima tahun penjara. "Saudara hari ini sidang pembacaan dakwaan. Apakah didampingi penasehat hukum," ujar ketua hakum, Joni, Rabu (18/1),

Mwndengar pertanyaan itu, Heru menjawab punya pengacara. "Punya (pengacara). Belum datang," jawab Heru.

Joni meminta Heru mendatangkan pengacara pada sidang Senin, 23 Januari 2017. "Kita unda sampai tanggal 23 (Januari), kalau tak ada juga kami akan tunjuk pengacara dari negara untukk menampingi," kata Joni.

Seharusnya, Heru didampingi pengacara Razman Arif Nasution dan kawan-kawan tapi ia tidak hadir. Padahal dua jam sebelumnya, Razman ada di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru untuk menghadiri sidang praperadilan penetapan Heru sebagai tersangka.

Terpisah, Razman mengaku sengaja tidak menghadiri sidang perkara pokok kasus Bansos tersebut karena dirinya masih melakukan proses praperadilan agar Heru tak dijadikan terdakwa. "Kita masih menggugat praperadilan atas penetapan tersangka. Kalau hadir berarti setuju klien saya sebagai terdakwa," ujar Razman.

Selain itu, pihak pengadilan juga tidak mengirimkan surat panggilan kepada pengacara Heru. "Tidak ada relaasnya, harusnya tiga hari seblum sidang, itu kita terima," ucapnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budhi Fitriadi, menyebutkan, ketidakhadiran pengacara terdakwa terkesan disengaja karena masih praperadilan. "Disengaja lah itu, (kalau hadir) prapidnya pasti gugur," ucap Budi.

Heru ditetapkan sebagai tersangka pada medio Mei 2016. Ia dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang- Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kasus ini terjadi pada 2012 silam. Saat itu, Pemkab Bengkalis mengalokasikan anggaran Rp230 miliar untuk dana hibah atau bantuan sosial.

Dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya atau fiktif. Dalam pengalokasiannya, ditemukan 2.000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh para legislator. Akibat perbuatan itu, negara dirugikan Rp31 miliar lebih.

Heru disebut ikut menikmati dana tersebut sebesar RpRp370 juta. Heru merupakan tersangka ke delapan dalam kasus ini. Tujuh tersangka lainnya sudah disidang dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Tujuh tersangka itu adalah mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dan Kepala Bagian Keungan, Azrafiani Aziz Rauf, dan mantan Ketua DPRD, Jamal Abdillah Selanjutnya empat mantan legislator, Muhammad Tarmizi, Hidayat Tagor, Purboyo dan Rismayeni.

Penulis	:	ck4
Editor	:	Bhimo
Kategori	:	Hukum, Riau, Kabupaten Bengkalis

01

02

03

04

05

Perusahaan

Download Now

Follow

Newsletter