JAKARTA (CAKAPLAH) - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengkritisi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) yang belajar ke negara Brazil dalam penangan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak yang saat ini melanda Indonesia.

Dimana upaya tersebut menurut Sudin, sebagai pekerjaan yang sia-sia saja. Mengingat Pemerintah Brazil sendiri sejak 50 tahun terakhir hingga saat ini, masih belum berhasil mengatasi PMK di negara mereka.

"Hasilnya itu belajar sama orang yang gak punya kemampuan, Brazil itu secara negara masih PMK. Kenapa gak belajar ke Australia yang sudah bebas dari PMK? Iyakan?" tegas Sudin kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Nasrullah, Kamis (2/6/2022) di Komplek Parlemen, Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Sudin di hadapan Mentri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang turut menghadiri rapat kerja Komisi IV bersama Kementan RI.

Lebih lanjut, Sudin mengatakan sejauh ini Kementan RI masih layak dianggap belum melakukan upaya yang serius dalam upaya penangan PMK ternak di Indonesia. Salah satunya terkait pengadaan vaksin PMK sendiri yang hingga saat ini masih belum memiliki kepastian dalam pengadaannya.

"Terkait vaksin, sekarang mau impor vaksin, vaksinnya darimana? ujar Sundin mempertanyakan.

"Dari Prancis Pak Ketua," jawab Nasrullah.

"Beli berapa juta?" ujar Sudin kembali menimpali.

"Outstanding kita 3 juta vaksin Pak Ketua. Untuk sementara kami menyediakan untuk 1 juta vaksin yang ada di APBN dari revisi kegiatan-kegiatan, yang sudah ada menyiapakan untuk 1 juta," jawab Nasrullah.

Mendengar jawaban tersebut, Sudin lantas bereaksi dengan meminta agar Kementan tidak berbohong kepadanya, karena sejauh ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Perancis dengan Kementan RI terkait pembelian vaksin tersebut.

"Kamu jangan bohongi saya, Prancis belum ada deal dengan you (kamu) untuk pembelian 3 juta vaksin. Sekarang jujur aja, gini loh kalau memang ini tidak bisa beli di Prancis, di Malaysia ada gak? Ada, di Vietnam ada gak? ada, di Australia, Australia siap membantu gitu loh maksud saya," ujar politisi PDI-Perjuangan itu dengan ketus.

Tidak hanya itu, Sudin juga meminta agar pengadaan vaksin PMK itu nantinya tidak dijadikan sebagai ladang komersialisasi. Pasalnya, selain Kementan RI saat ini PT. Biofarma diketahui telah melakukan penjajakan vaksin yang sama di Prancis.

"Anda kalah dengan Biofarma, Biofarma sudah berangkat ke Brazil, sebelum anda berangkat dia sudah berangkat duluan. Jangan sampai ini jadi komersial, vaksin PMK ini, saya gak mau. Kasian rakyat yang sudah susah masak harus dibuat susah lagi," kata Sudin.

Atas upaya pengadaan vaksin PMK oleh Kementan RI yang hanya mampu menganggarkan pembelian sebanyak 1 juta vaksin saja. Sudin lantas mendorong agar wabah PMK itu ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional, sehingga pengadaan vaksin dapat dilakukan dengan sasaran 18 juta populasi sapi di Indonesia.

"1 juta vaksin cukup buat apa bos? Se Jawa timur aja gak cukup. Sudahlah kita bilang ini sebagai bencana nasional, lapor ke Presiden, lapor Bapenas lapor ke Kementerian Keuangan. Bagaimana yang sudah kena kita musnahkan, setiap hari kena, bahkan bertambah. Yang namanya sapi perah itu sudah anjlok produksinya hampir 50 persen, kebayang gak oleh kita," tandas Sudin.