PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta proaktif mengejar dan mengoptimalkan dana yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Zulfi Mursal, Ahad (5/6/2022). Ia mengatakan, saat berkunjung ke Sumatera Utara, Sekretaris Dinas Perkebunan Sumut memaparkan, realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di sana, mencapai angka 75,74 persen pada tahun 2020 lalu.

Provinsi Sumut juga mendapatkan beberapa kegiatan lain seperti peningkatan jalan produksi, peningkatan SDM (beasiswa dan penelitian biodisel), serta intensifikasi tanaman.

"Program peningkatan SDM (beasiswa) di Sumut diberikan kepada 119 orang anak petani yang menerima beasiswa dari dana BPDPKS," kata dia.

Lanjutnya, untuk PSR, Sumut mengalami hal yang sama seperti Riau, seperti masih ada perbedaan pemahaman antar intansi terkait, kelembagaan petani yang masih lemah, legalitas petani belum SHM dan rendahnya komunikasi ketua kelompok ke anggota kelompok terhadap teknis pelaksanaan.

Ia mengungkap, di Riau realisasi PSR terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 hanya 40 persen, di tahun 2021 menurun di angka 13 persen, dan pada tahun 2022 ini belum diketahui realisasinya dari total target 14.830 hektar.

Menurut Politisi PAN ini, program PSR memerlukan sosialiasi yang sangat intens dengan petani. Ujung tombaknya adalah kabupaten kota selaku penguasa daerah. Saat ini banyak kebun butuh replanting, tapi kadang informasi tidak sampai.

"Kadang sampai juga, tapi petani tak tahu cara mengurusya, artinya butuh pendampingan," kata dia.

Zulfi meminta agar Dinas Perkebunan di Provinsi Riau melakukan rapat rutin dengan stakeholder terkait. Tujuannya agar realisasi PSR bisa meningkat, minimal di angka 60-70 persen. Apalagi, dana replanting ini sangat besar. Para petani bisa mendapatkan uang Rp30 juta untuk satu hektar lahan, dan maksimal satu petani bisa mengajukan 4 hektar.

"Kalau ini tak dikejar, dilengkapi persyaratan para petani, tentu kita akan merugi. Anggaran BPDPKS itu banyak. Ada pelatihan-pelatihan juga. Yang sangat kita perlukan itu adalah sinergisitas antar instansi terkait," jelasnya.

Apalagi, Riau merupakan provinsi dengan luasan kebun sawit terbesar. Ada 3,8 juta hektar kebun sawit, dan 1,4 juta diantaranya masuk kawasan hutan.

"Yang kebun masyarakat masuk kawasan itu nanti bisa dikoordinasikan dengan kementerian, intinya dari kebun sawit masyarakat seluas ini, minimal 60-70 persen tercapai lah dari target yang diberikan," tambah dia.